Debat Cawapres Putaran Dua - Part 5.mp3

Terima kasih, terima kasih.

Kita mulai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing.

Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rulenya seperti tadi Pak Mahfud.

Satu menit, silakan Bapak.

Baik, terima kasih. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat, karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang membertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10, padahal selama ini ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10 persen. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau apa namanya? Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio dan menaikkan pajak itu beda. Satu, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak. Saya tadi sebutkan sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak, dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi DJP dan Bihacukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja. Tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu, sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Saya melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated. Sehingga tinggal klik-klik-klik-klik, tinggal konfirmasi selesai.

Mempermudah.

Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, tadi saya bicara masalah hilirisasi. Bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Wah, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan.

Maturnuun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan.

Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya satu menit, silakan Bapak.

Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23 persen, 23 persen dari apa ini?

Kalau Anda bicara antara penerimaan pajak dan ratio atau tax ratio pajak.

Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82 persen, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumber yang terhadap APBN itu 20 persen. Saya ingin tahu, 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati lho, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty, juga sudah jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah.

Benar enggak Pak? Yang mau, karena dipenuhi penerimaan pajak.

Oleh sebab itu, ini harus jelas. 23 persen dari apa, selesai.

Silakan. Harap tenang.

Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio menaikkan pajak itu beda.

Kita ini tidak ingin berburu, kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan.

Artinya apa? Membuka dunia usaha baru.

Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negative thinking, kita tidak akan memberikan UMKM.

Yang di bawah, omsetnya 500 juta. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan.

Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit.

Saya persilahkan.

Terima kasih, Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas.

Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan.

Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna.

Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud.

Bagaimana memujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi.

Terima kasih. Baik, silahkan.

Pak Mahfud untuk menjawab waktu Anda untuk menjawab dua menit kami persilakan.

Pak Imin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu. 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi. Caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diporoles secara kolusi.

Yang tidak jelas.

Saya pernah dikritik, Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas. Diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebahagiaan. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu dimana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang, sampai puluhan tahun negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun kemarin itu. Diberi pengampunan pajak. Saya bilang ini harus pidana, masuk. Dia menguasai tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun. Asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak. Nggak bisa, saya bilang. Nah sekarang, dia ini sudah masuk pidana dan sudah ikrah. Nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simple dan tepat, selesai.

Baik, silakan Pak Muhaymin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih.

Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja. Yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh. Sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat Debat Pilpres 5 tahun yang lalu ada komitmen untuk membagi lahan. Dengan menggunakan land reform dengan istilah menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik. Bukan hanya retorika politik. Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati.

Terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih.

Silahkan langsung ditanggapi Pak Mahfud.

Memang begitu kan dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan adakan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada sejuta sertifikat. Setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi. Tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Mohamad, betul seratus persen bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada. Tapi kemudian bocor, dimana-mana, tidak jalan, dimana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya.

Sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhammad Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan.

Baik, terima kasih. Karena Gus Muhammad ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhammad paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhammad untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGEA?

Terima kasih.

SGEA

Cukup Bapak?

Bapak Gibran cukup?

Cukup.

Baik, silakan. Bapak Muhammad untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.

Terus terang SGEA saya tidak paham, SGEA saya tidak paham.

Tenang.

Stop, stop. Ada lagi pertanyaan? Ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit.

Oke.

Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis.

Tidak apa-apa?

Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar sila SGEA itu.

Siap.

Kami persilakan.

Waktu di stop, kita alihkan ke Bapak Gibran.

Waktu Anda?

1 menit.

1 menit. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus mengerti juga masalah SGEA. SGEA itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skin care halal kita, fashion kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih.

Harap tenang.

Mohon kerjasamanya. Waktu Anda Pak Mohaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih.

Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia. Sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah. Tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEA ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita.

Habis waktunya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah.

Untuk ketiga calon wakil presiden malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya-jawab dan juga saling menanggapi.

Sudah ada 3 fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satu sesi lagi yang kita sisakan memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.