Represi Demi Investasi, Bagaimana Media Mengawasi PSN_ #JournalismTalk (@AJIIndonesia).mp3

Selamat malam kita nanti akan mulai sekitar pukul 7 ya atau 19 waktu Indonesia Barat masih menunggu hostnya ada Malika Inong nanti akan memandu obrolan sama ada 4 kawan ngobrol ada Mas Dhani, Mbak Evie, Bang Ijul kemudian ada Bang Islahudin, Bang Islahudin ini posisinya di Batam dan dia melibut salah satu kasus yang belakangan lagi jadi perhatian kita semua di Pulau Rempang tapi ini satu dari sekian banyak daerah yang dimana ada proyek strategis nasional ini Mbak Inong sudah masuk aku coba undang ya selanjutnya Mbak Evie, Mbak Islahudiin masih ngedengar jelas enah kalau aku saya posisi lagi dimana bangi aku lagi di ruang ruang seperti di Sama ada satu lagi Bang Ijul, Bang Julius Ibrani dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk reformasi kepolisian.

Ika disini kan lagi azan ya, kayaknya noise. Terus suaraku udah ada belum aku lepas?

Udah pak, tapi ada feedback. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.

Sampai jumpa di video selanjutnya.

Sampai jumpa di video selanjutnya.

Tadi aku gitu juga sih, nggak ngeliat undangan. Terus aku pencet tombol request untuk bicara. Jadi nanti bisa masuk gitu. Mas Is, selamat malam.

Selamat malam mbak.

Nah ini suaranya bersih nih. Sambil menunggu yang lain, berarti karena kita cuma satu jam aja, sebentar aja nih ngobrolnya. Selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di Jurnalism Talks, udah lama banget ya. Akhirnya bisa ketemu lagi disini. Oke, tema kita malam ini. Represi demi investasi. Gimana sih media mengawasi proyek strategis nasional? Tadi aku mau ngebuka dengan nyanyi lagu Vina Panduwinata kali ya. Tapi nggak jadi karena dua alasan. Yang pertama mungkin nggak semua orang tahu soal September ceria. Yang kedua, karena September nggak ceria. Karena September itu banyak sekali peristiwa kelam soal hak asasi manusia. Dan kemarin juga teman-teman Kotkas baru lagi bikin rangkaian kegiatan terkait itu. Supaya kita nggak lupa ada banyak sekali peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Dan belum lama ini lagi yang bikin kita juga semua jadi kaget. Aku juga hari itu kaget melihat kiriman di grup. Apaan nih? Ada kejadian apa gitu ya? Sampai anak-anak sekolah harus berlarian keluar dari sekolah. Orang tua sibuk cari anak-anaknya. Ada gas air mata sampai masuk ke sekolah. Jadi memang tema malam ini itu nggak lain dan nggak bukan. Penutupnya ya peristiwa yang baru saja terjadi di pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ada ribuan aparat dari Kepolisian Riau itu diterjunkan untuk mengawal pemasangan pasok dan pemukuran untuk pembangunan Rempang Eco City. Jadi rencananya wilayah itu akan dijadikan kawasan industri perdagangan jasa dan pariwisata. Ini bagian dari proyek strategis nasional. Ada seribu hektare pemukiman warga yang bakal kena imbasnya. Dan nanti kita akan dengarkan secara langsung dari Mas Is, kenapa warga menolak. Dan kenapa penolakan warga justru direpon dengan kekerasan. Juga yang pasti bagaimana kita, teman-teman media ini, mengawasi proyek strategis nasional. Nanti juga ada Mbak Efi di sini ya. Proyek Muta Tuli juga pernah menuliskan salah satu kasus di Wadah. Malam ini harusnya kita bersama 4 orang. Ada Mas Dandi Ludilakono dari Ekspedisi Indonesia Biru. Mbak Efi sudah di sini. Pendiri dan pemimpin umum proyek Muta Tuli. Bang Julius Ibrani alias masyarakat krisis reformasi kepolisian. Kayaknya belum bergabung. Mas Islahuddin dari Aji Batam sudah di sini. Jadi yang pertama mungkin kita dengar update situasi dulu kali ya. Dari lapangan saat ini seperti apa? Mas Is dulu boleh bagi ceritanya.

Oke.

Sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Muhammad Islahuddin dari Batam.

Dan juga warga Rempang sebenarnya.

Saya warga di sana. Salah satu yang terdampak dari pengembangan Eco City ini. Update terbaru hari ini sebenarnya. Bukan hari ini sih. Saat ini warga di sana, di Rempang itu masih bertahan. Masih dengan pendirian mereka sejak awal untuk tidak menerima relokasi. Tapi ada beberapa yang sudah menerima tapi tidak banyak. Alasan pertama yang menjadi mereka tidak mau untuk direlokasi itu satu. Tempat yang dijanjikan untuk relokasi itu belum ada.

Itu pertama.

Di sana itu dijanjikan tanah 500 meter persegi, rumah tipe 45. Tapi itu baru janji, belum ada wujudnya. Itu yang membuat masyarakat di sana tidak mau menerima. Alasan yang lain juga di situ tanah leluhur. Tanah mereka sudah turun-temurun tinggal di sana. Sudah mendiami tempat itu. Bahkan mungkin 7 keturunan sudah di sana. Semalam saya baru ketemu dengan seorang lansia di kampung saya.

Pasir Panjang namanya.

Usianya saat ini sudah 105 tahun. Untuk usia dia sendiri sudah 105 tahun, sudah satu abad lebih. Nah, sementara pihak BP Batam mengklaim bahwa di sana dulu seharusnya hutan buruh, tidak ada orang yang ada di sana. Padahal kalau kita melihat dari penuturan atau cerita-cerita dari masyarakat, mereka di sana sudah. Sejak lahir sudah di sana. Tempang itu sudah ada jauh sebelum otorita Batam ini ada. Jadi yang membuat hari ini masyarakat masih menolak, harus melakukan perlawanan. Ya apa yang akan diberikan oleh pihak BP Batam itu masih sekedar wacana soal rumah. Oke, kita bicara soal ganti rugi. Mereka bilang akan ada uang tunggu. Kemudian ada rumah susun yang sudah disediakan oleh BP Batam. Bicara soal rumah susun, hari ini banyak lansia-lansia di sana yang belum tentu bisa naik ke lantai 2, lantai 3. Jadi seharusnya kita juga memikirkan hal-hal yang di sana. Kemudian ada di, baru-baru ini juga katanya ada disediakan ruko untuk yang berdagang, ada disediakan rumah lendit untuk yang lansia. Tapi yang baru kita dengar ini kan rusunnya saja, belum ada yang ruko itu di mana, rumah lendit itu di mana. Kita belum tahu itu di mana. Kemudian yang berdagang dikasih ruko, yang nelayan gimana. Kan kita perlu juga nelayan, kan mayoritas di sana orang Melayu

dan mereka melaut.

Mereka bertanya, saya mau parkirkan di mana, pompong saya saya mau parkir di mana, sampan saya mau saya parkir di mana. Kalau saya tinggal di perkotaan, kalau saya tinggal tentu rusak barang itu. Jadi mereka mau tinggal di perkotaan dengan uang tunggu yang disiapkan Rp1.200.000 yang sekarang udah naik nominalnya yang sebelumnya Rp1.034.000 juga dirasa mereka tidak mau memilih itu. Yang mereka inginkan itu adalah kedamaiannya dulu. Mereka ingin di sana itu hidup dengan tenang, bisa melaut, tak perlu uang banyak, tak perlu rumah mewah. Yang penting kehidupannya itu dulu. Karena tidak menjamin ketika mereka tinggal di perkotaan, tinggal di tempat yang baru, itu mereka bisa hidup dengan tenang. Mereka sudah cukup tenang di tempat mereka hari ini. Makanya mereka tidak mau untuk pindah. Kemudian juga kemarin bertemu dengan nelayan. Mereka bilang begini, kalau saya pindah ke tempat yang baru walaupun itu di pinggir laut, tapi saya harus menyesuaikan lagi dengan laut itu, di mana letak udang yang bersembunyi, di mana gonggong yang mau saya selami itu di mana,

yang mau diambil seafood lah istilahnya.

Kemudian tempat saya menjaring ikan itu di mana. Jadi itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya belum bisa dijawab sebenarnya. Yang jadi masalah juga dalam, menurut saya dalam proyek ini satu. Sosialisasi itu sangat minim. Seingat saya, sosialisasi itu pertama dilakukan di bulan Juli. Sosialisasi pertama di bulan Juli. Sementara isu soal pengembangan Eco City ini sudah muncul sedari awal Januari itu sudah ada, suara-suaranya itu sudah ada. Nah, jarak waktu yang sudah semakin mepet ini tidak ada sosialisasi sama sekali. Saat itu di Juli itu malah saya menganggap bukan sosialisasi, hanya pemberitahuan, daerah kalian akan dibangun ini, akan dibangun itu, kemudian nanti kalian akan direlokasi di sini, di situ, tempat ini ada beberapa yang akan dibangun. Kemudian ketika warga bertanya dengan utusan dari BP Batam saat itu yang diutus adalah Kepala Direkturat Pengamanan Aset, Badrus namanya, ditanya oleh warga. Pak, apakah kami akan direlokasi? Bagaimana nasib kami? Tanah kami akan diganti atau tidak? Itu tidak ada jawaban dari yang diutus BP Batam tadi. Dia hanya menjawab, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Saya rasa hal-hal seperti itu harusnya yang menyampaikan itu ke masyarakat adalah orang yang punya hak untuk menjawab, bisa memberikan kepastian terhadap mereka. Akhirnya, sosialisasi hari itu ditinggalkan warga sebelum selesai. Karena apa? Mereka merasa kehadiran mereka saat itu hanya membuang-buang waktu saja. Mereka tidak bisa mendapat jawaban pasti apa yang mereka inginkan dari itu. Mungkin itu dululah. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa saya jawab.

Jadi kalau dari Bang Is tadi bilang ini relokasi, sosialisasinya seperti bukan sosialisasi. Masyarakat mendengar Januari tapi Juli juga cuma ada pemberitahuan dan sepertinya tidak mempertimbangkan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat. Aku mikirnya cepat banget ya, ada yang pengen punya hajat, ini baru berapa bulan tanpa sosialisasi dan tahunya ada rame-rame seperti ini. Semua hal yang disampaikan juga soal relokasi itu, semua masih omong-omong ya, tapi sekarang Mas Is di lokasi itu, ada aktivitas nggak sih terkait dengan PSN ini? Atau nggak ada apa-apa lagi setelah rame-rame kemarin?

Kalau untuk saat ini, mereka itu sedang mendatangi rumah-rumah warga menggunakan mobil atau pengeras suara, minta supaya mendaftarkan untuk direlokasi. Karena batas pendaftaran relokasi itu sampai dengan tanggal 20 September, karena informasi itu 28 sudah harus clean and clear, rempang itu sudah harus kotong.

Nah, buru-buru.

Jadi sekarang itu, masyarakat saat ini di sana itu masih takut sebenarnya. Beberapa hari lalu kan ada bentrokan di depan BP Batam. Ada aksi unjuk rasa, kemudian berakhir dengan kericuhan. Ada ketakutan yang membuat warga takut itu, ada informasi siapa yang mengikuti demo akan dicari oleh pihak kepolisian. Akhirnya saya mendatangi satu kampung. Ketika saya datang dan teman-teman datang itu, kampung itu sepi, tak ada orang sama sekali waktu itu. Pertama kali datang, semua pintu tertutup. Terus saya cobalah jalan agak ke depan sedikit, orang itu pun awalnya takut dengan kami, dipikirnya kami adalah polisi yang sedang mencari-cari warga. Tapi setelah saya perkenalkan diri, saya kasih tahu saya warga rempang juga, tapi beda pulau, mereka terima saya. Akhirnya mereka cerita, masyarakat itu pergi ke hutan sembunyi, pergi ke laut, pokoknya menghindar dari pulau itu. Mereka takut kalau ada aparat yang datang untuk menangkap mereka. Kemudian saat ini kan di sana ada posko, ada berapa posko pasca bentrok tanggal 7 September di Jembatan 4 yang ada gas air mata sampai ke sekolah itu. Sejak itu kan ada posko, pertama ada 7 posko, sekarang sudah sisa 5 posko. Posko yang ada itu menurut masyarakat, mereka mengatakan hanya menimbulkan ketakutan, yang ada itu jadinya seolah-olah rempang ini situasinya mencekam, harus ada yang menjaganya. Padahal kalau tidak ada aparat pun mereka akan sudah menerimanya. Maksudnya mereka tidak lagi melakukan pemblokiran seperti yang sebelumnya dilakukan. Bahkan mereka juga meminta supaya aparat-aparat itu baiknya tidak lagi di situ, tidak lagi bikin posko, biar tidak ada ketakutan. Bahkan ada anak-anak yang tak berani sekolah. Ada anak-anak yang juga memilih tidak sekolah. Karena mereka takut ketika mereka sekolah, rumah mereka digusur. Saya mau cari orang tua saya di mana? Saya mau lihat rumah saya bagaimana? Jadi ada sebagian anak yang berpikir, saya nggak mau sekolah, saya mau jaga kampung saja. Bahkan ada yang pulang sekolah juga dulu waktu masih ada penjagaan sebelum bentrok itu, ada juga anak-anak sekolah yang pulang sekolah mereka jaga. Sebegitunya mereka tidak ingin tempat mereka itu di relokasi. Jadi sekarang itu masyarakat itu udah gimana ya, bimbang sebenarnya. Sementara waktu terus berjalan, mereka didatangi terus menerus dimintai untuk kita. Walaupun hanya sekedar bertanya, Bapak mau relokasi atau tidak? Itu kan sesuatu yang juga mengganggu. Walaupun mereka setiap hari menjawab tidak dan tidak, tetap membuat ketakutan itu juga ada. Karena yang datang bukan hanya orang biasa, juga ada beberapa yang didampingi dengan pihak kepolisian, aparat NDI gitu. Walaupun mereka hanya mendampingi, tapi tentu masyarakat juga ada rasa takutnya. Walaupun hanya pertanyaan, kenapa tidak mau pindah, mau pindah atau tidak? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

Oke, ini sih kan kalau ada deadline kayaknya kelihatannya menghitung hari aja ya, sampai tanggal deadline itu. Sebelum aku ke Bang Danji dan juga Mbak Efi, aku pengen tahu satu hal lagi dari Mas Is. Ada kesulitan atau mungkin tantangan ketika meliput di lapangan, terutama untuk kasus ini ya, di Pulau Rempang, yang adalah ini, PSN gitu ya, Proyek Sosial Strategis Nasional.

Kalau untuk kesulitan sendiri sebenarnya, kalau pribadiku ya, aku tidak menemukan kesulitan sebenarnya. Karena satu, aku warga di sana, komunikasiku dengan bahasa Melayu juga cukup baik, kemudian juga aku mengenal beberapa orang di pulau-pulau sekitar, jadi untuk masuk ke dalam itu tidak ada hambatan. Tapi untuk saat sekarang ini warga itu sangat pilih-pilih. Pilih-pilihnya, dia tidak mau sembarang orang, sembarang wartawan juga, karena kepercayaan mereka terhadap wartawan itu tidak semua wartawan mendukung kami menurut mereka. Banyak juga wartawan yang mendukung investor atau mendukung pemerintah. Jadi seolah kamilah yang mau bertahan saja, mereka tidak mau mendengarkan kami. Nah, kalau di lapangan, sedikit nih sebenarnya di lapangan, kalau bicara soal jurnalis batam itu, beberapa, kalau kita hitung dari 100 media atau wartawan hanya mungkin sekitar 10% atau beberapa saja yang benar-benar turun ke lapangan, terus meliput langsung kejadian di sana, mendengarkan suara orang itu. Selebihnya, ada beberapa yang hanya cuman mendapat rilis dari si Moana BP Batam, pihak kepolisian. Jadi mereka tidak tahu kondisi secara langsung masyarakat itu bagaimana. Jadi makanya ketika ada berita yang naik yang menurut mereka, ini tidak sesuai dengan apa yang kami rasa di sini, jadi yang membuat mereka sedikit demi sedikit kurang percaya dengan jurnalis yang datang. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa kami di pihak kalian, bukan di pihak si ini. Maksudnya kami itu berjuang bersama.

Itu sih.

Jadi ada ketakutan juga kalau wartawan ini mendukung investor gitu ya? Ada kekhawatiran begitu ya dari masyarakat?

Ada kekhawatiran.

Tapi juga mungkin ada cerita-cerita nggak soal intimidasi atau intervensi ke media atau ke teman-teman jurnalis selama meliput ini? Atau cukup mudah nggak sih mencari informasi soal PSN ini?

Kalau untuk intimidasi, aku sebenarnya kurang enak memberitahunya, tapi ada kemarin teman-teman saat meliput aksi penjuk rasa yang tanggal 11 September, yang hari Senin di BP Batam. Ada teman-teman yang ditaksa untuk menghapus gambar, video, foto. Ada intimidasi. Sempat mendapat, cuman mungkin tidak dilanjutkan saja ya. Nah itu mungkin kembali ke masing-masing. Tapi untuk mengakses informasi, sebenarnya kita, jadi informasi ini cenderung satu arah dari pihak BP Batam untuk memberi informasi. Pernah juga waktu sosialisasi yang terakhir, ini sosialisasi terakhir waktu itu ada sosialisasi di Harmony One di Batam, salah satu hotel, sebelum pecahnya bentrokan di jembatan 4, kalau nggak salah tanggal 6. Saat itu wartawan dilarang masuk untuk meliput ke dalam. Kemudian sempat ada speaker luar yang masih terdengar, cuma sekitar 15 menitan itu dicabut sama petugas dari BP Batam. Dicabut biar kita nggak punya akses mendengarkan apa yang mereka sampaikan di dalam. Tapi kan secara tidak langsung mereka menutup informasi sebenarnya ke kita. Jadi mereka tidak begitu terbuka dengan investasi ini. Kalau mereka memang mau terbuka, ini sedari awal seharusnya sudah disampaikan dari jauh-jauh hari. Kita pun, kalau saya lihat kembali ke belakang, informasi soal pengembangan Eco City ini baru di bulan April, kalau nggak salah itu benar-benar dari pihak BP Batam. Ini benar-benar memberikan informasi terus tapi dalam bentuk realist. Kemudian juga di bulan 4 itu, di situlah ada launching rempang Eco City, pemberian ke PT MEC itu di bulan 4. Jauh sebelum itu, ini sudah terdengar di Januari, kemudian di bulan 4 baru mulai diinikan. Maksudnya sedari awal, ada rencana pengembangan Eco City ini juga harus disampaikan biar tidak jadi pertanyaan nanti di tengah-tengah masyarakat. Seperti saat ini, masyarakat itu hanya bisa mengakses informasi, kalau mereka bilang saya dapat informasi dari berita saja, berarti mereka tidak turun secara langsung menemui masyarakat membicarakan masalah investasi ini. Investasi ini, masyarakat nggak ada yang menolak soal investasi ini. Mereka mendukung soal investasi, yang mereka tolak adalah soal relokasinya. Kalau mungkin sedari awal, mereka datang baik-baik bicarakan masalah investasi ini, aku pikir tidak akan sampai ada bentulkan, nggak akan ada korban, nggak ada tembakan gas air matam, kalau ada mungkin solusi-solusi terbaiknya, kalau sedari awal disampaikan.

Gitu, Mbak.

Oke, iya. Terima kasih, Mas Is. Aku mau ke Mbak Evie. Mbak Evie, selamat malam. Halo, Mbak Evie. Mbak Evie, jelas nggak ya? Jelas. Ini kan Project M juga beberapa kali menulis soal hal-hal semacam ini, korban, penggusuran, juga ada yang soal wadah. Kalau yang dihadapi oleh Project M, apa tantangannya ketika meliput hal-hal yang semacam ini?

Oke, thank you, Malika. Malam, teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya. Masih kedengeran nggak ya?

Jelas sekali.

Jadi, Project M itu, kalau untuk PSN ini, sebenarnya nggak cuma wadah. Dan wadah itu kan sebenarnya, kalau di PSN-nya itu mungkin masuknya bendungan benarnya. Jadi, bendungan benar, untuk bikin bendungan benar itu butuh andesit, tambang andesit di wadah. Jadi, kaitannya lebih ke situ. Ada yang lain sebenarnya, yang kita tulis ada banyak. Dan karena ternyata Proyek Strategis Nasional ini lama-lama, setelah ada beberapa kali liputan, itu kami lihat kok kayak lama-lama kok jadi, kayak jadi, banyak yang konflik lah, intinya banyak yang konflik. Karena misalnya Labuan Bajo, saya perlu menegaskan juga, kemarin ini floresa.co, mereka dapat Udin Award ya, dari AJI kan, itu untuk apa? Untuk liputan-liputannya soal PSN juga, Labuan Bajo kan? Labuan Bajo itu PSN. Dan mereka mengalami intimidasi sampai dapat Udin Award itu, karena didatengin tentara, didatengin aparat, ya kayak gitu-gitu. Nah, kami kan bekerja sama sama Floresa ya, kalau kami sih cukup aman karena di Jakarta. Tapi memang teman Floresa yang kolaborasi dengan kami, untuk pantau PSN Labuan Bajo ini, ya gitu ya, kena intimidasi. Terus kami pernah juga menerbitkan satu ide dan esai, tentang Mandalika. Bagaimana Mandalika yang juga PSN, itu meminggirkan perempuan Sasak, misalnya. Lalu kami juga pernah menulis tentang smelter di Pulau Obi, itu juga PSN. Kami juga menulis Morowali, smelter kecelakaan kerja di situ, itu juga PSN. Nah, saya mau, kalau soal tantangannya apa, itu mungkin, kalau soal intimidasi ya teman-teman di lapangan yang sebenarnya lebih dapat tantangan ya. Kalau yang di Jakarta ini memang agak lebih enak lah ya, lebih punya privilege gitu. Tapi yang mungkin bisa disebut sebagai tantangan adalah data sebenarnya. Data tentang PSN ini. Dan ini yang saya mau dorong teman-teman media dan kami juga di Project M sebenarnya udah rapat redaksi soal ini, bahwa kita sebenarnya mesti ngulik PSN lebih jauh, secara per kasus, kalau yang memang ada kasusnya, gitu ya. Satu itu, kedua harus ada helikopter view-nya juga. Jadi ada, gambaran hutannya itu terjabar jelas. Ada berapa sih PSN di Indonesia? Governance-nya gimana? Keputusannya dia. Jadi PSN itu siapa yang mutusin? Karena dia bisa nambah terus, PSN itu. Dia beda, enggak kayak, PSN itu kan sebenarnya mungkin agak mirip kalau zaman dulu, itu MP3EI-nya, SBY. Coba teman-teman jurnalis saya dorong ya, teman-teman yang jurnalis ini untuk cek. Kalau enggak salah, MP3EI itu ini, ketika dia sudah dimaktubkan gitu ya, di undang-undang atau di peraturannya lah ya, peraturan kayaknya, bukan undang-undang. Itu sudah clear, 5 tahun mau bikin apa aja. PSN ini bisa nambah terus. Dan itu yang terjadi di Rempang. Rempang itu kan sebenarnya konfliknya setahu saya, nanti Mas Is bisa koreksi saya kalau saya salah. Setahu saya konfliknya sebenarnya sudah lama. Tapi dulu itu dia enggak PSN. Dia baru jadi PSN, itu 28 Agustus 2023. Dan itu peraturannya bukan di perpres loh. Peraturannya itu cuma di Permenko Ekonomi. Ditandatangi Erlangga Hartarto. Jadi yang namanya PSN ini bisa seenak-enaknya ditambahin, enggak tahu sama siapa. Tidak tahu keputusan siapa, apakah DPRD dilibatkan, apakah pemerintah daerahnya dilibatkan, apakah DPRD dilibatkan, kita enggak tahu. Tiba-tiba dia bisa masuk ke Permenko aja. Bahkan bukan ke perpres gitu ya. Dan terus dia dari masuk ke Permenko itu, dia bisa dipakai mengerahkan aparat sedemikian banyak. Dalam waktu sangat cepat. Dari 28 Agustus, itu cuma 6 hari ya kalau enggak salah. Ke kejadian pengukuran yang sampai terus-kemudian jadi menimbulkan protes itu. Jadi PSN ini saya kira media masih kurang kritis ya. Masih kurang kritis. Saya kebayang sebenarnya. Tadi teman yang dari Batam cerita cuma 10 persen aja nih yang kritis. Sisanya itu dari rilis aja gitu ya. Kalau dari rilis-rilis aja sih memang PSN ini enggak ada masalah. Dia investasi bagus, buka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, pencapaian bahkan disebut sebagai pencapaian kan. Pencapaian kan selalu gitu PSN itu. Dia strategis, dia membawa kesejahteraan bersama. Tapi cek satu-satu di lapangan. Sekarang ini saya cek Permenko nomor 7 2023 yang 28 Agustus ya. Dan jujur saya ngedapetin itu juga enggak gampang. Jadi saya cari sendiri di Google enggak dapet. Terus saya curhat nge-tweet, eh malah dari netizen ya, dikasih, ini mbak udah ada mbak Permenko-nya ya. Saya cek nih di Permenko ada 200 lebih. 200 lebih itu paling banyak bendungan, jalan tol, perumahan cuma dua, pendidikan cuma satu. Kita bisa lihat lah ya prioritasnya. Terus kemarin juga kita baru baca berita soal APBN 2024 ya. Rancangannya ya. Paling besar itu kementerian PU ini ya. Anggarannya. Itu paling besar kementerian PU sekarang. Saya sebut itu sebagai yang membangun dengan beton, dan yang kedua itu kementerian pertahanan, membangun dengan senjata. Dan yang ketiga itu Polri, membangun dengan gas air mata. Jadi itu memang Jokowi ini, formula pembangunannya itu, membangun dengan beton, senjata, dan gas air mata. Itu sih tiga itu. Jadi PSN ini harus dilihat, saya kira dari sisi secara helikopter view-nya itu kayak gitu. Ambisi Jokowi yang bandung-bondowoso banget. Sangat apa-apa percepatan, udah keluar juga itu kan perpres percepatan gitu kan. Supaya ngambil alih tahan lahan buat Luhut yang ditunjuk, Pak Luhut yang ditunjuk untuk percepatan IKN misalnya. Untuk ngambil alih tanahnya supaya lebih cepat gitu kan. Jadi apa-apa maunya cepat-cepat gitu kan. Semua maunya cepat-cepat. Ada 200 ditambahin seenaknya aja. Enggak jelas itu governance-nya kayak apa. Itu sih aku kira PR kita semua sebagai jurnalis, untuk pelajari semua itu. Harus diinvestigasi itu semua menurut saya. Ini enggak mudah, proyek M sendiri memang baru mau mulai gitu ya. Ngelihat bahwa, oh ini kok PSN di lokal sini satu, tung masalah dua, tung masalah tiga. Wah kayaknya harus dilihat semua ini 200-200-nya gitu kan. Gitu sih. Dari saya segitu dulu, terima kasih.

Oke Mbak Efi, terima kasih. Ada beberapa komentar juga katanya suaranya masih kecil, tapi mudah-mudahan tidak kecil terus sampai jam 8. Pertanyaan sama untuk Mas Dhani nih. Gimana Mas Dhani? Mungkin mau menambahkan juga nih, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani.

Ya, sorry. Saya sambil di jalan. Selamat malam semuanya teman-teman. Mbak Efi, Mas Is, teman-teman RG Indonesia, Malika ya. Saya dengan teman-teman yang baru menyelesaikan perjalanan ekspedisi Indonesia Baru, sebenarnya juga melihat, melihat ada kesulitan ketika kami melakukan riset awal tentang beberapa kasus di Indonesia ya, baik terkait rencana, lingkungan, kemudian konflik agraria, apa namanya, pelanggan asasi manusia dan segala macam itu, selalu ada kesulitan menemukan referensi basic berhadap kasus-kasus itu. Kalau risetnya berdasarkan lokasi sih mudah ya. Jadi kalau kita kembali ke tema misalnya kata-katalah bagaimana peran media dalam mengawasi PSN, dia menyediakan informasi dasar. Jadi kalau kita ngomong berita tentang informasi proyek, itu ada. Berita tentang peresmian proyeknya, banyak, paling banyak. Kemudian berita tentang event-event di proyek itu, tadi misalnya. MotoGP di Mandalika, itu sih ada. KTP ASEAN di Labuan Bajo, yang proyek strategis nasional untuk para wisata super prioritas ya, super premium misalnya, itu ada. Berita-berita ekonomi mahrum pemerintah, misalnya dalam Sewindu, 161 PSN berhasil diresmikan presiden. Jadi yang begitu-begitu ada. Jadi produksi berita-berita pembangunan. Kalau teman-teman yang sudah hidup di era Orde Baru, ya ini berita TVRI, berita nasional jam 7 malam, atau berita misantara jam 5 sore. Jadi esensinya itu. Tapi kalau kita melihat atau mencari tentang misalnya, misalnya muslim mengerjakan film dokumenter, dan selalu memulai dari riset 5W1H di setiap lokasi. Kalau mau mencari tentang konflik agrarianya, sedikit sekali ya. Kalau mau mencari tentang korupsi dan rente politiknya, misalnya kayak di kawasan Labuan Bajo ya, proyek strategis nasional, itu kan oligarki-oligarki politik juga ya. Bahkan di wisata gitu ya, kalau di wisata juga ada oligarki-oligarki. Dan semua terkait dengan koneksi Jakarta. Itu nggak ada yang menulis begitu. Kecuali tadi beberapa media yang memang punya concern di isu yang spesifik dan di organisasi atau punya model bisnis yang berbeda dari media mainstream. Yang melalui prosedur yang ada sertifikasi di OnePers, ada sertifikasi jurnalis, jadi makin disertifikasi, makin dilindungi Undang-Undang Pers, makin dibantu instrumentasinya oleh pemerintah supaya Pers ini bisa bebas, berbeda, dan hidup secara bisnis, makin nggak ada informasi kayak di dunia. Lalu kalau mencari informasi dampak lingkungan, juga sangat penting. Dampak kesehatan, kualitas kehidupan, apalagi ngomongin indeks kebahagiaan. Kebahagiaan di Morowali. Kayaknya nggak ada yang bikin studinya, juga nggak ada yang nulis. Lalu ngomongin tentang evaluasi ekonomi dan sosial dari BSN yang sudah diresmikan misalnya. Katakanlah, ini kan sejak 2015, ada sekitar 161 BSN yang sudah diresmikan, Joko Wira sudah dianggap selesai. Dari sekitar 210 yang tadi juga bertambah-tambah terus. Itu kan mestinya setidaknya ada yang menulis apa sih yang terjadi dengan put estip nya Jokowi di Merauke yang pertama kali dulu, yang tahun 2015. Sebelum singkongnya Prabowo di Gunung Mas, misalnya. Atau sebelum sawahnya Jokowi di Pulang Pisau dan Kapuas di Kalimantan, misalnya. Jauh, awal banget. Yang panen perdana simbolisnya masih pakai sawahnya Metko di Kurek. Tahun 2015, bulan Mei misalnya. Itu kan bisa di saat itu, hari itu, dia bilang bahwa saya tadi pagi bangun, sudah fix, ini mau saya tetapkan lumbung pangan 1,2 juta hektar. Jadi bangun pagi, dia bikin keputusan, ini ada rekodnya ya. 1,2 juta hektar dalam 3 tahun. Jadi yang gini-gini kan ga ada di media. Kurang di ekspos. Bahkan ga dievaluasi setelahnya. Apa yang terjadi dengan proyek Meroke? Kenapa Jokowi sudah mau peresmian lagi di Kalimantan Tengah? Yang di Meroke kemarin bagaimana? Itu ga ada di media. Nyarinya gimana? Apalagi publik. Kita yang memang tuntutan pekerjaan untuk riset dan segala macam, itu aja menemui kesulitan. Publik ini kan mestinya kalau kita bicara tentang konteks partisipasi dalam demokrasi yang lebih besar, mereka harus dilibatkan dalam percakapan. Dan syarat membuat percakapan adalah informasi yang simetris. Artinya informasinya ada. Ada data yang diperbandingkan, ada orang ke lapangan yang memberikan kesaksian. Food estate tentu dikawal dengan baik oleh teman-teman di Kompas.id misalnya atau Kompas.com. Mostly di Kompas.id sih. Namanya ditulis dengan baik oleh Mas Aik, diikut dengan baik oleh Aldo di lapangan, teman-teman yang saya kenal ketika saya membuat film Kinipan misalnya. Jadi itu satu dua mediumnya. Sementara isunya ini ratusan tadi kan. Dan dari satu proyek saja tuh aspeknya banyak banget. Pelengkungan, bencana, tadi social security, land grabbing, atau konflik agraria. Jadi dimensi-dimensi itu ga dikulitin. Yang muncul ya tadi. Investornya, peresuniannya, claim-claim pencapaiannya, lapangan kerja yang terserap, dan segala macam. Yang juga ga dibedah sebenarnya kualitas lapangan kerjanya. Ini kan kualitas lapangan kerja Undang-Undang Cipta Kerja. Yang bisa dikontrak setiap tahun, ga ada kepastian. Tanpa jenjang karir, ongkos PHK-nya murah. Jadi ini ga ada di media kita dengan berdimpah. Harus sangat mengais-ngais. Dan yang paling utama adalah tadi yang disebut Mbak Efi dengan helikopter view tadi. Setelah kehebohan ini, setelah semua kehebohan ini, bahkan urusan pariwisata aja berena-darah, kebukan di Labuan Bajo, orang disingkirkan, akan disingkirkan dari Pulau Komodo, 2000 orang untuk diberikan oleh investor, di tapak-tapak Nikel, Pulau Wawoni, Pulau Obi, di Halmahera, di Weda, dan segala macam. Atau Morowali, Marosi, Pomala. Jadi di side-site itu yang juga kami datangin, termasuk side-site atau lokasi-lokasi yang klise, sawit, batu bara itu yang klise ya, taman emas, yang old economy lah ya, old money. Itu dari sekian banyak kehebohan dari semua PSN, termasuk infrastruktur dan kawasan industri, itu bahkan kita masih beras. Nah itu helikopter view itu nggak kita temukan juga rangkaiannya di dunia. Jadi misalnya dalam 8 tahun 161 PSN sudah selesai misalnya, atau sudah dikerjakan misalnya, atau sudah disesuaikan misalnya, ya, presiden masih ngeluh bahwa dia kesulitan mencari negara import di negara asli. Negara yang mau ekspor beras ke kita, tapi kita kesulitan mencari negara tempat kita import. Karena semua negara juga sudah lama sebenarnya, sudah mulai ancang-ancang mengurangi produksi, eh, mengurangi ekspor pantangannya, India sudah mengurangi, Thailand, atau Vietnam, mereka bahkan punya krisis lebih besar, yaitu ancaman di Gelkamekong, akibat bendungan-bendungan yang dibangun di Sungai Kuning, sejak dari Cina, Thailand, Laos, dan segala macam, sehingga produksi paginya juga turun, dan mereka ingin securing their own interest soal pangan. Jadi tiba-tiba Indonesia yang punya banyak PSN dan segala macam gebang-gebungan tadi itu bahkan urusan tangannya nggak selesai. Jadi Helicopter View ini nggak dikawal, bahkan tidak menjadi public discourse. Satunya kan di public discourse-nya. Lu ngomong jalan tol sebagai temasuk proyek yang begitu besar, dan dari 210 PSN, dari misalnya mayoritas 83 proyek ada di Jawa, gitu. Apa namanya? Itu pun tadi. Jawa juga sudah kehilangan kekuatannya sebagai lembung pangan. Jadi, pangan, kebutuhan air, jadi ngomongin PSN, tapi berasnya impor, harga beras di tangan pengecer, di tangan konsumen 13 ribu, misalnya. Ya walaupun di sisi yang lain, petani menikmati harga kering, gabah kering sampai 7500, misalnya. Tapi di sisi yang lain, ada masyarakat yang juga tergebali dengan kenaikan harga pangan. Idealnya kan memang di tingkat petani, harganya tinggi, konsumen terjangkau. Nah, ini nggak terjadi. Di tengah glorifikasi PSN, kita masih beli air. Untuk minumannya kita masih beli. Jadi yang disebut strategis pun dari Helicopter View, securing pangan, perumahan, sanitasi, kesehatan, air bersih, ini enggak. Jadi, apanya yang strategis dari proyek ini? Nah, mestinya diskursus seperti ini hadir di media kita, hadir di podcast-podcast, hadir di talkshow-talkshow. Kita baru merasa ada masalah ketika ada riot di jalanan, ada kerusuhan di jalanan. Seperti di Rempang. Tapi nggak ada juga yang ngerjain di Helicopter View. Itu sih kira-kira. Enggak.

Oke. Terima kasih Mas Dandi. Nanti kita ulik lagi ya, gimana sih media ngawasin proyek strategis nasional. Jangan terus kita, memang kita harus sudah mulai. Mungkin dari mulai sekarang ya, karena kita kemarin shock dengan peristiwa itu. Dan tadi ada banyak catatan dari Mas Dandi dan juga Mbak Evi, apa tantangan yang kita hadapi, apa yang kita belum lakukan. Sekarang memang kita sepertinya masih belum terlalu mengawasi ini semua. Dan ini akan jadi PR. Sekarang saya mau ke narasumber kita satu lagi. Ini Bang Julius. Bang Julius soal kecenderungan aparat yang represif, brutal juga. Ini sebetulnya memang sudah bisa kita baca. Ini bukan sekali dua kali. Itu juga kenapa ada aliansi masyarakat sipil. Tapi kenapa sih harus terjadi kayak gini? Itu kalau menurut Bang Julius gimana?

Terima kasih. Sebelumnya tadi aku nyambung Dandi dulu. Jadi aku sendiri monitor proyek-proyek strategis nasional ini itu dari lama ya. Karena proyek strategis nasional ini basisnya kan peraturan presiden. Nah di tangan Jokowi ini sudah tiga peraturan presiden. Pertama 2016, 2018, dan terakhir 2020. Totalnya itu kan di Sumatera sekitar 61 proyek, Kalimantan 20-an proyek, Pulau Jawa 90-an proyek, Sulawesi 20-an proyek, Maluku, Papua dan sekitarnya 13 proyek, dan Bali, Nusantara Tenggara 15 proyek. Nilainya semuanya triliunan. Di awal-awal perspektifnya dia memang perspektif ekonomi gitu ya. Ada investasi untuk bisnis dan segala macamnya. Tapi ada dua kondisi yang menyebabkan akhirnya menggunakan kekuatan sekuritisasi dan tidak akan ada negosiasi. Nah ini kuncinya nih. Kenapa tidak akan ada negosiasi dan hanya kekuatan sekuritisasi? Karena kita dihadapkan pada, pemerintah dihadapkan pada dua situasi. Pertama, pandemi. Yang kedua, ternyata pembangunan ini semuanya korupsi, gitu ya. Makanya BUMN-BUMN Korea itu korupsi gila-gilaan sampe triliunan, habis duitnya dan untuk selanjutnya nggak ada modal lagi. Sehingga proyek PSN starting di 2020 ini sistemnya gadai beli. Yang namanya gadai, orang kan menggadaikan barang itu kan karena dia panik, dia terdesak, dia butuh uang daripada ngutang, mendingan gue gadaikan barang. Nah situasi ini yang menyebabkan tidak akan ada ruang negosiasi kepada masyarakat. Jadi yang akan ada itu adalah hak masyarakat dirampas, mulai dari hak atas tanah, hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan, ruang hidup, dan segala macemnya dirampas dan kemudian direpresi. Nah, sekuritisasi lewat pengerahan BRIMOV, pengarahan TNI dan semuanya itu tujuannya cuma dua. Kalau TNI kan dia fungsinya kan perang atau non-perang, dua-duanya membunuh. Mana ada ruang negosiasi. Polisi pun yang dikirim adalah BRIMOV yang tugasnya adalah menyerang dan melumpuhkan. Nah kalau kita lihat fungsi pertahanan dan keamanan yang diturunkan negara ini, maka tidak akan ada ruang negosiasi. Kenapa ya? Negara nggak akan mau bayar, dia dalam situasi sudah terdesak pilihannya mengutang atau menggadaikan barang. Jadi, rempang ini adalah peristiwa kesekian kali, betul tadi yang disebutkan oleh Bung Dandi. Di wilayah-wilayah lain, di dairi yang PLTU, lalu sebelumnya juga ada apa namanya, air bangis, lalu ada juga tadi Bung Dandi bilang di sirkuit, lalu Pulau Komodo dan segala macamnya, itu tidak akan ada ruang negosiasi sama sekali. Yang ada hajar dan usir. Jadi kami berkali-kali bilang begini, pokoknya kalau ada pembangunan, kemudian yang dihadapkan kepada masyarakat untuk menjelaskan pembangunan ini adalah tim sekuritisasi Polri dan TNI, BRIMOV, Popasus, dan segala macamnya, maka nggak akan ada yang namanya pembahasan negosiasi soal hak, negosiasi kemanusiaan, itu nggak akan ada. Jangan berharap kita melihat wajah Jokowi seperti dia memberesi atau merapihkan pasar tradisional di Jalan Raya, atau rumah-rumah dempet di pinggiran Kali Bengawan Solo. Kita tidak akan melihat wajah Bapak itu di proyek strategis nasional, utamanya pasca pandemi ini. Jadi kami sekarang sudah mulai mengangkat beberapa poin. Satu, dari PBHI sendiri kami juga bilang bahwa PSN ini harus kita tetapkan sebagai barang haram. Kenapa? Karena dalam pembangunan PSN disitulah ada penderitaan rakyat, disitulah ada represi lewat polisi dan TNI. Jadi itu kan ada ruang-ruang negosiasi. Dan kita punya petanya, termasuk punya timeline-nya. Jadi karena tadi sudah ada daftarnya, setelah rempang ini akan terjadi di mana lagi, akan terjadi kapan lagi, dan segala macamnya. Salah satu yang kami sampaikan, ini mungkin teman-teman bisa aware juga, setelah ini kan ada target pembangunan smelter nikel. Tunggu aja, smelter nikel itu kalau berdasarkan peta proyek strategis nasional, dia diutamakan di Pulau Selawesi. Akan terjadi cerita yang sama. Nah sayangnya memang, ini juga harus diperjuangkan oleh para masyarakat juga, tadi Mas Is perspektifnya bagus, bahwa ruang-ruang hidup itu yang harus diungkapkan kepada publik terjadi represi. Bahwa gambar-gambar bapak-bapak kepalanya berdarah sampai mengalir ke wajahnya, lalu anak kecil yang kena gas air mata, dan segala macamnya itu merupakan bagian dari hilangnya atau hancurnya ruang hidup masyarakat yang sudah pasti akan terjadi di setiap titik PSN mulai dari tahun 2020 sampai tahun kedepan PSN ini berjalan. Dan saya pikir siapapun presiden yang nanti ini yang baru-baru merespon itu kan aneh, kita nggak tahu apakah Prabowo akan merespon, apakah Gajar akan merespon, tapi PSN ini, ini proyek jangka panjang. Dan proyek ini akan terus menjadi jualan utamanya pemerintah kita. Jadi pendekatan sekuritisasi lewat pertahanan dan keamanan, selama anggarannya terus-terusan diperbesar most likely akan tetap menggunakan pendekatan pendekatan yang represis dan melanggar akasasi manusia. Nah makanya penting bagi teman-teman media sambil membantu tim pendamping barusan di sebelah saya Bung Islah dari, Muhammad Islah dari WALKI dan kami sedang diskusi juga soal Rengpang dan Bungkamnya Komnas HAM dan apalagi Bungkamnya Komnas HAM dan juga tumpulnya gigi dari Kompolnas ya kalau itu seperti biasa kayaknya tumpul terus ya dari Kompolnas. Jadi kami sudah mulai membuat daftar ya, ini butuh bantuan teman-teman media juga. Daftar PSN dan segala kehancuran ruang hidup yang diakibatkan oleh PSN akibat pendekatan sekuritisasi ini. Dan ini yang penting juga untuk terus-menerus kita dorong ke depannya. Kayaknya gitu, Kak.

Oke Bang Julius, terima kasih. Jadi PSN ini sudah ditunjuk sebagai barang haram oleh Bang Julius karena di situ ada penderitaan rakyat, ada represifitas TNI dan polisi. Ini tapi juga jadi apa namanya masukkan juga sih buat kita ya, jurnalis dan teman-teman media disini. Mungkin selama ini kita enggak aware dengan apa yang terjadi ini dan malam ini kita jadi diingatkan lagi banyak yang harus kita lihat kita kemarin-kemarin kurang memantau. Nanti kita minta lagi masukkan dari Mbak Evi, juga Bang Dandi, apalagi nih yang mesti kita perbaiki ya di kita sebagai jurnalis, sebagai orang-orang yang bekerja di media. Tapi saya mau baca dulu ini ada komentar dari Budi Nurgianto. Tidak hanya di Pulau Rempang, yang bahkan ini juga rempong ya, di Halmahera PSN juga mengancam 120 jiwa ruang hidup suku asli Halmahera yang mendiami kawasan hutan di bagian timur dan tengah Pulau Halmahera. PSN juga menimbulkan konflik baik antar sesama tenaga kerja, warga dengan perusahaan atau warga dengan aparat. Tadi ada beberapa warga ex, namanya jadi ex, yang mau ikutan ngobrol di sini boleh ya. Tadi Mbak Evi juga di ruang chat ini udah berbagi informasi nih ke kita gitu ya. Ini ada Permenko terbarunya yang ada di Rempang. Kita kayaknya mesti mulai saling bisa bekerjasama ya, karena tadi kan ada persoalan soal data gitu ya. Mungkin enggak semuanya bisa tahu harus mengakses kemana. Kita kan saling membantu untuk ini. Mungkin kalau berkolaborasi kita jadi kuat dan enggak akan ngediemin proyek ini berlangsung begitu dan menimbulkan penderitaan untuk masyarakat. Siapa nih Kaik yang tadi ingin join sejak awal mau ikutan ngobrol, mungkin bisa kita masukin aja nih. Coba kita cek dulu ya. Tadi kelamaan nunggu ya, jadi udah tidak tunjuk tangan mungkin. Coba kita lihat nih. Udah ini ya. Sudah diturunkan ya tunjuk tangannya ya.

Malika sambil nunggu, aku mau

tambahin juga.

Aku tadi share juga RAPBN 2024 ya. Itu kelihatan di situ nomor satu PU, dua Kemhan, tiga Polri ya. Dan aku kira itu kemudian sangat seperti yang tadi Bang Julius bilang. Jadi memang pola pembangunannya itu beton senjata enggak seermatai kalau tadi aku bilang, tapi itu sekuritisasi itu kan nempel banget sama pembangunan dan ketika PU itu memang jadi fokal poinnya PSN. Jadi PSN ini sekarang semua memang di tangan PU, jadi kita juga harus cek, ini juga hal lain yang harus dicek sama teman-teman jurnalis. Sejauh mana otonomi daerah itu bekerja di PSN ini? Apakah otonomi daerah yang diperjuangkan dari tahun 99 ini kemudian dipotong lagi oleh PSN? Itu juga harus kita cek.

Menarik tadi, aku nambahin EV sebentar, Kak. Dalam setiap proyek PSN, daerah itu tidak memiliki kewendangan menolak. Tapi bukan berarti tidak pernah dibatalkan. Salah satu PSN yang pernah dibatalkan adalah di wilayah Bali. Bagaimana Bali bisa melawan PSN? Satu, kekerabatan dan kulturalisme di Bali itu sangat kuat. Saya pikir Rempang juga memiliki satu pemantik yang sama ketika yang merasa diserang adalah etnisitas. Jadi, kalau di proyek-proyek strategis nasional lain yang kami lihat adalah ekosida. Kalau boleh kita bilang ada genocide, ada ekosida. Dalam kasus Rempang ini, ini ada ethnocide ketika masyarakat Melayu asli yang sudah ribuan tahun di situ ada sebelum kita merdeka lalu merasa dihina, merasa diinjak-injak. Dan kalau kata orang Sumatera, ini kena martabat awak nih, kalau orang Sumatera bicara begitu, yang artinya itu sudah mendalam masuk ke dalam hati. Sehingga tidak heran ada ucapan kami lahir di sini, menenek moyang kami lahir di sini, maka kami akan mati di sini sekalipun harus menghadapi peluru tajam. Saya pikir ini juga harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bagi beberapa gerakan sosial yang coba dibangun PBHI. Jadi, merespon PSN ini pada tahun 2020, PBHI coba membangun yang namanya gerakan paralegal ekologis. Nah, teman-teman media juga bisa bergabung untuk membangun gerakan ini, utamanya dalam hal early warning system. Karena mereka tidak akan menggunakan sosialisasi, mereka tidak akan bernegosiasi, apalagi memberikan ganti rugi. Jadi, early warning system itu penting ketika kita mulai melihat ada indikasi-indikasi, wah sudah ada yang ngukur jalan ini, wah sudah ada rapat-rapat musbidah ini, apa rapatnya itu, itu pasti tertutup semua. Nanti sekoyong-koyong tiba-tiba datanglah tim yang disebut tadi apa, beton timah dan beton peluru dan gas air mata. Jadi, perlu membangun early warning system juga dalam konteks publikasi media masa.

... ... ... ... ... ... ... ...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jangan-jangan nggak soal patriotis, NKR, harga mati dengan separatis. Itu konteks sosial, politik, dan sejarah. Itu konteks geopolitiknya, itu konteks sosiologi politiknya. Tapi yang daily basis adalah kenapa ide itu tidak pernah padam adalah memang mereka melihat bagaimana kolonialisme yang mereka rasakan sehari-hari terwujud dalam bentuk proyek-proyek pemerintah. Entah namanya food estate di Merauke, entah namanya sawit di Sorong, atau di Tabi misalnya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian di Kalimantan kita juga melihat bagaimana identitas etnis sebagian warga Kalimantan, warga Gayak misalnya, sudah juga mulai bergeser ke arah yang lebih positif. Kalau sebelumnya diskususnya adalah soal sentimen etnis, sekarang sudah mulai ada rasa cenasib penambungan karena sudah mulai banyak pindahan tanah, berkonflik dengan sawit, peladang tradisional nggak boleh membakar lahan, padahal mereka menggunakan metode pembakaran ladang untuk pertaniannya yang sustainable sebenarnya. Dan bukan itu yang menyebabkan kebakaran besar-besaran di Kalimantan sejak 1997, 2015, 2019. Bukan mereka. Kebakaran terbesar di Kalimantan yang mulai di 1997 itu sejak proyek lahan gambut. Kalau jaman Suwarto itu proyek Stadion Nasional Suwarto, lagi-lagi PSN yang Suwarto. 1 juta hektare lahan gambut. Dan sekarang pejabat yang ketika itu ngurusi lahan gambut sekarang jadi Menteri PU. Dan kemudian media mengglorifikasinya sebagai orang yang lucu, bapak-bapak yang jenaka, suka main musik, suka bercanda. Padahal orang ini orang yang punya rekam jejak reputasi profesional yang sudah gagal di proyek Put Estid di masa Suwarto. Dan sekarang menjadi ujung tombak semua pembangunanisme Jokowi yang tadi disebut anggaran terbesar di PU. Jadi, tapi kemunculan dia di media adalah sosok yang jenaka, yang harmless, nggak berbahaya, nggak mengancam. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang problem di kita. Kita bahkan nggak tahu track record orang. Mestinya media menyampaikan ini secara luas. Nah, yang terakhir kemarin adalah sadis sentiman Melayu. Jadi, Kalimantan sudah mengalami pergeseran dengan segala macam dinamikanya. Dan orang menggunakan simbol-simbol etis ini sebenarnya adalah pertahanan diri terakhirnya. Karena mereka sudah tidak melihat hukum bisa digunakan sebagai alat negosiasi. Dia tidak melihat kajian bisa diperdebatkan. Maka, karena tadi yang datang adalah beton peluru dan gas air mata, mereka punyanya adalah identitas ini untuk menyatukan. Jadi, kemudian narasi-narasi ini akan terus muncul di setiap konflik-konflik agrarian. Sama di Flores juga begitu. Di Halmahera juga begitu. Yang dong Budi tadi sampaikan. Masyarakat kehunganan manjawa di Tobelo. Jadi, ini masyarakat-masyarakat yang memang menggunakan pertahanan terakhirnya untuk mengkonsolidasi kekuatan dalam melakukan perlawanan. Karena tadi semua instrumentasi negara untuk mengakomodasi ini sejak dari mulai diajak bicara pencanaan, partisipasi, musrein, bankah, apapun lah, tidak pernah ada. Bahkan ketika menang di pengadilan pun, seperti kasus kendeng sampai KMA pun, politikus atau pejabat seperti Ganjar tinggal keluarin izin baru. Jadi, ini yang kalau diteruskan, sebenarnya akar bisneglasi bangsa ini sudah di depan mata. Sudah seperti bom baktulah. Dan kajian atau rewarning system dari setiap proyek ini memang tidak dikerjain. Ini memang benar-benar situasi rezim yang memang anti-science menurut saya. Jadi, saya ambil contoh. Ada dua contoh. Di Rempang ini misalnya. Di Rempang ini bahkan menarik. Sebenarnya, Kementerian Agraria dan Petaruan BPN itu punya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Jogja. Tahun 2016, mereka sudah bikin laporan penelitian sistematis tentang masalah tanah di kota batam. Termasuk meng-identifikasi kampung-kampung tua. Jadi, bom baktul ini sudah ada alarmnya sejak 2016. Sama dengan proyek Food Estate. Alarmnya sudah dibikin. Penelitian UI tentang demografi, bagaimana mereka men-survey tidak ada buru tani di Sulawesi Selatan dan di Jawa Barat sebagai lingkung tani nasional yang mau jadi buru tani di proyek Food Estate 1,2 juta hektare di Merauke. Sudah disampaikan, ini proyek sudah tidak visibel. Tapi ya, ini karena resipi yang anti-science, dia tidak mau dengar kajian, bahkan tadi dia ingin quick wins, ingin cepat-cepat untuk produksi image dan cipta politik, juga untuk tadi mengeskalasi ruang-ruang kapital bagi oligarki. Bahkan sekarang ini kecepatannya dinaikkan untuk kasus rempang ini menurut saya juga terkait dengan ketidakpastian dalam peta oligarki yang juga sedang keos, ini siapa 2024 yang akan meeting, sehingga semua proyek perlu segera disecure supaya ketika pergadian regen semuanya sudah lock dan sudah jalan. Jadi, tidak ada lagi pertimbangan masyarakat, tidak ada lagi pertimbangan tentang partisipasi. Ini pure hitungan ekonomi, politik bahkan beruntung, terima kasih.

Tidak ada lagi tempat untuk mereka mengadu karena baik polisi, TNI, atau apapun, itu sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Yang ada mungkin kita-kitalah yang hari ini berjuang dengan tulisan-tulisan yang mampu membuka mata hati orang-orang itu walaupun kita anggap sudah tertutup rapat sebenarnya. Tapi, saya pikir perjuangan-perjuangan itu harus tetap kita lanjutkan, masyarakat tentu berharap, mungkin berharap banyak kepada kita karena mungkin mereka sudah pasrah dengan siapapun yang mereka percaya, mungkin tidak lagi mampu memberikan mereka kepastian. Mungkin itu saja sih, Kak.

Terima kasih, Mas Is. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ada di X-Space malam hari ini, rempang dan juga kasus-kasus PSN yang tadi disebutkan di awal, memang jadinya mengingatkan tugas kita sebagai jurnalis, kita tidak bisa membiarkan ratusan proyek itu berjalan begitu saja, menimbulkan berbagai dampak buruk di masyarakat, membiarkan proyek ini jadi nirvaedah buat kita, penting kita punya rasa ingin tahu yang besar soal ini, melacak, memberitakan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Mbak Efi, Mas Dandi, Mas Is, Bang Julius juga sudah memberi catatan apa saja yang perlu kita perkuat untuk meng-cover isu ini. Jadi memang sudah saatnya kita tidak bisa diem, wajib pantau ini baik-baik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjut lagi ngobrol soal ini untuk jilid kedua dan ketiga. Terima kasih untuk malam hari ini, mohon maaf ada banyak sekali gangguan teknis terutama suara ini yang dari tadi kurang jelas. Kalau teman-teman ingin berkomentar masih boleh di kolom komentar atau sekedar berbagi informasi terkait proyek PSN ini tadi sudah dimulai juga oleh Mbak Efi, terima kasih banyak Mbak Efi. Jadi kita semua bisa sama-sama memantau ini bareng-bareng. Sampai di sini, journalism talk kita tutup. Ketemu lagi di mungkin satu atau dua pekan mendatang gitu ya, tergantung Ika Manan aja nih. Ika, dikembalikan padamu. Selamat malam semua.

Terima kasih Mbak Ino, suaraku feedback nih. Saya tutup ya kawan-kawan, terima kasih Mas Dhandi, Mbak Efi, Bang Ijul dan Mas Is dan juga teman-teman yang lain. Rekaman audio percakapan ini akan tersimpan di profil IG Indonesia jadi bisa didengarkan ulang. Sampai jumpa di journalism talk pendatang. Terima kasih teman-teman.

Terima kasih.