Anies_ Energi Yang Memanusiakan di Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) 2023.mp3

Soalnya pake tonaga surya, jadi gak keliatan Pak disini Pak. Mana tadi Pak Rektor? Pak Irvan mana tadi Pak Rektor? Pak Irvan, thank you for the great introduction Pak disitu. Assalamu'alaikum Wr. Wb, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ijinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir bersama disini di dalam IETD Talk. Ini sebuah privilege untuk bisa hadir bersama dan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan energi kedepan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang kita semua punyaliki concern dan mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa menjadi bahan untuk diskusi, untuk pembahasan. Tapi memang kalau boleh saya sampaikan, ini adalah topik yang seharusnya dan kita berharap makin menjadi perhatian di dalam proses politik. Kami merasakan kemarin ketika bertugas di Jakarta, selama bertugas di pemerintahan ini adalah topik besar. Tapi selama proses kampanye ini bukan topik besar. Jadi di dalam kampanye itu sangat minim sekali perhatian, kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami ingin membagikan beberapa ide dasar yang mudah-mudahan bisa menjadi of interest and of conversation untuk kita semua di sini. Judul yang kami pilih ini energi yang memanusiakan. Jadi kita mendambakan masa depan Indonesia yang lebih adil, yang lebih maju dan kemajuan serta keadilan itu sesuatu yang berjalan seiring. Karena kami melihat bila kita tidak melakukan kemajuan dan keadilan bersamaan, maka manusia akan berhadapan dengan berbagai macam krisis. Termasuk yang kita hadapi akhir-akhir ini. Beberapa dekade ini kita menemukan bagaimana ekonomi dan ekologi itu tidak menjadi sebuah perhatian yang jadi satu. Root word-nya sama, oikos nomos, oikos logos. Tetapi kita tidak memberikan keseimbangan di situ. Karena itulah kami melihat persoalan keadilan ini menjadi persoalan yang penting dan masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita hari ini termasuk pilihan energi apa yang akan kita lakukan. Jadi kita tahu bahwa energi yang menyelamatkan masa depan adalah energi yang terbarukan, itu semua orang juga sudah tahu. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa energi yang bisa memastikan manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dengan layak. Karena itulah kami memilih energi yang memanusiakan, bukan hanya terbarukan. Karena memastikan bahwa semua bisa dapat kesempatan hidup dengan layak. Nah, Pak Ibu sekalian ketika saya bertugas di Jakarta, kita berhadapan dengan krisis yang buat saya itu pengalaman pengelolaan yang luar biasa. Apa itu? Pandemi, kemudian kita juga berhadapan dengan krisis iklim beberapa waktu ini kita merasakan di Jakarta. Krisis-krisis ini akan berurutan datang. Kita akan ketemu dengan krisis serupa lebih banyak lagi ke depan.

Kemarin dua setengah tahun kita berhadapan dengan tantangan ini, tapi kali ini ketika kita bicara tentang klimat krisis,

maka klimat krisis ini akan kita hadapi ratusan tahun. Jadi kita bayangkan kalau kemarin saja kita berhadapan dengan pandemi itu that complicated, bayangkan ketika krisis ini terjadi secara jauh lebih besar. I'm preaching to the choir disini, tapi saya ingin ulang saja sebagai ilustrasi bahwa beberapa waktu terakhir ini kita mengalami kondisi panas ekstrim yang ada di kawasan kita. Luar biasa, bulan April kemarin itu gelombang panas di Asia rekor sepanjang sejarah, termasuk di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dan barangkali ini ikut kontribusi atas suasana yang kita rasakan polusi yang luar biasa tinggi dengan heat waves yang sangat besar. Ini terburuk, permasalahannya kita tahu bahwa bukan saja harus diselesaikan, tapi harus segera diselesaikan.

It is no longer about importance, tapi ini urgency.

Saya dan teman-teman itu mereview ini apa yang dikerjakan oleh NASA. NASA membuat simulasi kenaikan temperatur sejak tahun 80-an hingga 2060 ke depan, jadi 80 tahun. Dan disini terlihat bagaimana ada periode ini ketika sudah mulai panas di tahun-tahun ini.

Tapi kalau kita lihat ke awal 80-an ini masih relatively dingin, ini adalah kenaikan temperatur dan pelan-pelan

tapi pasti ini bergerak terus menjadi sebuah bumi yang amat panas. Nah, bila kita lihat dari simulasi ini, diproyeksikan tahun 2050 kenaikan suhu diprediksi dua kali lipat kenaikannya sekarang, delta-nya yang dua kali lipat. Jadi bukan suhunya, tapi delta-nya. Bila hari ini kenaikannya 0,89 celsius, maka diprediksi ini bisa menjadi 1,5 sampai 2 celsius ke depan. Ini asumsi we do nothing to intervene. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dampak dari sini, kita yang di Jakarta merasakan persis begitu bicara tentang dampak dari krisis iklim ini, maka kita akan bicara tentang beberapa aspek di sini. Di aspek kelingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan.

Kita melihat di kebencanaan 98 persen kebencanaan di Indonesia merupakan hidrometeorologi.

Saya bersyukur ditakdirkan bertugas di Jakarta, saat Jakarta mengalami hujan terberat dalam sejarah penghitungan hujan di Jakarta. Jakarta ini memiliki sistem dry nacelle, bisa mengelola 50 mm per hari. 1 Januari 2020 hujannya 378 mm per hari, our capacity 50, turun hujan 7,5 kali lipat dari kapasitas. Ini akan terjadi berulang-ulang, it's a matter of time.

Apalagi kalau di Jakarta, nanti kalau di kawasan ujung kapasitas sistem sungai kita di Jakarta Ciliwung itu 60 meter kubik per detik, seluruh sistem sungai kita 235 meter kubik per detik.

Seluruh sistem sungai.

Ketika terjadi hujan di kawasan hulu, masuk ke Jakarta bisa sampai 330 meter kubik per detik.

Collapse.

Ini akan tergenang di sini. Kenapa? Karena air 330 meter kubik per detik, kapasitas sungai kita itu mau dibesarin sebesar apapun sungainya, it won't fit.

Jadi ini contoh saja, belum longsor, belum lain-lain. Kemudian bicara tentang perekonomian, ini prediksinya di periode 2020-2024 ada 544 triliun kerugian.

Dampak dari kenaikan suhu diperkirakan sekitar 30% di PDB kita. Kemudian bagaimana kita lihat isu lingkungan kontribusi 17-18% kematian di tahun 2019. Apalagi kalau kita bicara lingkungan, obvious.

Lalu siapa yang paling merasakan? Yang paling merasakan masyarakat rentan miskin, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyadaran disabilitas. Ini yang akan paling banyak merasakan dampak ketika kita berbicara tentang perubahan iklim dan efeknya kepada lintas manusia. Jadi kita sudah saatnya melakukan pergeseran, tapi faktanya Indonesia ini masih tergantung pada energi fosil. Dan ini merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca kita. Karena itulah kemudian kita perlu mencoba untuk transisi, kemana transisi dikerjakan. Kami mencoba menyampaikan dalam kesempatan ini lima pilar rute yang perlu kita ambil. Disinilah yang kami coba propose. Tapi sebelum kami bicara lebih jauh, pendekatan kami ini bukan akan, tapi sudah. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami memiliki kewenangan. Tetapi kami tidak berpretensi memiliki pengetahuan. Berwenang bukan berarti berpengetahuan. Berwenang it means you have authority. Tapi knowledge, experience often does not belong to the man with authority. Kita harus mau open our ear, open our eyes, invite orang, invite semua. Let's get it done dengan kolaborasi.

Yang repot itu kalau punya otoritas merasa punya pengetahuan. Lalu kemudian maunya mengerjakan yang diketahuinya. That's a problem, that's a big enough problem. Jadi kami ketika di tugas di Jakarta, mendekati persoalan di Jakarta itu dengan prinsip yang kita sebut kolaborasi. Karena itu kenapa kotanya dikasih nama kota kolaborasi, we want to collaborate.

Yes kami yang punya authority, tapi invite relevant parties menjadi bagian dari percakapan. Dan kami sampaikan ini problem yang kami hadapi, ini kewenangan yang kami miliki,

dan kami membutuhkan kerja bersama untuk bisa menggunakan kewenangan ini menyelesaikan masalah.

Pendekatan itu juga yang akan diteruskan apabila amanat itu diberikan. Jadi tidak dalam perspektif kami tahu semua. Walaupun begitu, harus mulai dengan apa yang mau dikerjakan.

Kan tidak mulai kemudian, oh ya kalau gitu terserah, tidak.

Kami pikir ini ada lima hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian. Sebelum lebih jauh, salah satu hal yang terkait di sini itu transportasi umum di Jakarta.

Kami ketika mau membereskan soal transportasi umum di Jakarta, transportasi umum di Jakarta sudah ada dari dulu, tapi tidak terintegrasi, yang dikerjakan mengintegrasikan. Apa yang dilakukan justru berkumpul dengan semua yang memberikan jasa transportasi,

dikumpulkan, diajak bicara, sampaikan misi kita apa, lalu cari rumus kerja bersama agar semua bisa ikut.

Dan terbentulah satu sistem yang kita kenal sekarang namanya Jaklinko. Dan dengan sistem itu, alhamdulillah daily ridership di Jakarta waktu itu 350 ribu penumpang per hari,

melonjak menjadi 1 juta penumpang per hari.

Coverage kendaraan umum dari 42 persen wilayah Jakarta menjadi lebih dari 90 persen.

Tapi itu bukan kami pemerintah yang bekerja, saja. Yang bekerja justru semua stakeholder. Jadi dari pengalaman kami, bila sekedar pemerintah saja, maka sustainability itu akan sulit dipertahankan. Pemerintah bisa berubah, kebijakan bisa bergeser, tapi ketika melibatkan semua stakeholder,

maka yang menjaga kebijakan adalah seluruh stakeholder yang terlibat.

Nah pendekatan ini saya sampaikan di awal, sebelum sampai kepada lima pilar ini apa saja yang ingin kita lakukan. Lima pilar ini, pertama adalah tata kelola yang holistik dan berkesinambungan. Ini satu aspek yang kami melihat penting. Yang kedua, kolaborasi antar stakeholder. Ketiga, perlu adanya inovasi pendanaan. Yang keempat, perlu ada transisi energi yang berkeadilan. Dan kelima, intervensinya bukan hanya pada aspek demand, bukan hanya pada aspek supply, tapi juga pada aspek demand. Ini nanti saya jelaskan secara runtut satu per satu. Jadi, pertama tentang tata kelola yang holistik dan berkesinambungan. Pak Ibu sekalian, ini adalah pemerintah pusat, di sini adalah pemerintah provinsi, di sini adalah pemerintah keupatan kota. Kita hidup di dalam struktur yang terdesentralisasi.

Saya pernah merasakan duduk di sini, pernah merasakan duduk di sini Pak.

Apa yang sering terjadi? Kami ketika di sini tidak pernah dapat direction yang jelas dari sini. Kami dikumpulkan kementerian LH, ABC, DFG? Tidak. Kami dikumpulkan oleh kementerian kesehatan untuk target kesehatan? Tidak.

Banyak sekali hal-hal yang dikerjakan daerah itu sesungguhnya inisiatif local leaders. Jadi kalau pemimpinnya peduli soal kesehatan Ibu, ya Ibu akan diperhidipkan kesehatannya. Tapi kalau tidak, tidak. Kenapa? Karena guideline nasional di dalam aspek-aspek ini minim. Dari pengalaman itu, kami melihat penting sekali untuk dari tingkat nasional itu ada sinergi yang

sirkular lah kira-kira bentuknya. Memastikan bahwa kebijakan itu satu sama lain searah, nyambung, kemudian tidak ada yang tumpang tindih, dan kebijakan dari tingkat nasional

sampai dengan tingkat kabupaten kota itu sink. It sounds simple, tapi inilah manajemen one on one yang kita punya sebagai problem di Indonesia.

Dan menurut hemat kami, ini sangat bisa dibuat dan sangat bisa diterjemahkan dalam KPI. KPI. Saya beli ilustrasi Pak. Kami masuk ke Jakarta. Ini saya terpaksa menceritakannya Jakarta, karena tahunya Jakarta, tapi sebagai ilustrasi. Saya masuk Jakarta. Seperempat penduduk Jakarta tidak ter-cover BPJS Pak. Simple kan kelihatannya. Itu bukan rusa negara. Oh iya itu rusa negara. Karena yang tidak ter-cover itu yang paling miskin. Tidak ter-cover BPJS. Kami siap bayarin 1,4 triliun dikeluarin untuk meng-cover BPJS warga miskin di Jakarta.

Problemnya bagaimana mendaftar mereka? Itu Pak, begitu dibuatkan sistem insentif, lurah, tunjangannya dipotong kalau warganya ada yang tidak terdaftar BPJS. Apa yang terjadi? Seluruh lurah bekerja men-census seluruh penduduk memastikan bahwa mereka terdaftar BPJS. Begitu mereka terdaftar BPJS, tunjangan tidak dipotong.

Pak, Pemkot itu terima DAU, DAK.

Itu harus di-link dengan kinerja-kinerja yang terkait dengan komitmen pemerintah pusat. Apalagi komitmen pemerintah pusat yang nyambung dengan komitmen internasional. Lagi tadi bikin perjanjian internasional banyak sekali nih terkait lingkungan hidup. Eksekusinya dimana? Eksekusinya akan turun terus sampai ke daerah. Kalau ukuran keberhasilan itu tidak diberikan kepada daerah, lalu tidak di-link dengan insentif-disinsentif maka itu ngambang di tengah jalan.

Ini manajemen one on one dan menurut kami perlu jadi perhatian yang serius.

Karena kita ngomong di sini, pidato-pidato di sini ini bablah semua gak pada tau. Coba aja tanya, memangnya pidato-pidato menteri di sini didengerin sama para bupati? Enggak Pak, seminar-seminar bagus-bagus, keren-keren.

Tapi masalahnya eksekusinya harus nyambung.

Nah saya sampaikan ini Pak, sebagai orang yang pernah ngurusin daerah nih. Sementara temanya tema pusat. Nah kita punya, kalau gubernur-gubernur, wali kota yang punya komitmen soal lingkungan hidup ya dia akan kerjakan. Kalau tidak, this is forgotten.

Jadi nomor satu terkait dengan itu. Lalu di Republik ini, itu ada badan-badan yang sesungguhnya harus mengsinkronkan Pak.

Apa yang dikerjakan Pak Wan dan kawan-kawan di ESDM, dengan di Kementerian Lingkungan Hidup, dengan di Kementerian Perindustrian, dengan ini siapa yang akan mengaitkan

when it comes to climate crisis. Mana badan clearing house-nya?

Saya contoh nih, di Amerika ada Office of the US Special Presidential for Climate. Di Inggris ada Department for Energy Security and Net Zero. Ada Ministry of Ecological Transition. Ada yang khusus memang menangani terkait dengan climate change. Nah kita ini ada yang punya urusan ini, tapi how can we coordinate among this terkait dengan climate crisis.

Harus ada institutional breakthrough yang dikerjakan.

Lalu yang tidak kalah penting, jangan menganggap ini urusan pemerintah sendiri. Ini private sector terlibat di sini.

Bagaimana Biro-biro kementerian, bagaimana perusahaan, bagaimana NGO. Ini contoh yang ada di Jepang, ilustrasi tata kelola penyusunan laporan emisi Jepang.

Dikit aja, Mas Agus kelihatannya belum ada nih Mas Agus ya,

yang menjadi penyusun laporan emisi di Indonesia. Kita perlu secara serius. Jadi harus ada pengelolaan dan kalau boleh diistilahkan demokratisasi data perubahan iklim. Demokratisasi data perubahan iklim.

Jadi pengumpulan dan pengelolaan data terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan persoalan emisi,

ini harus ada untuk menyusun laporan emisi di Indonesia. Karena laporan ini akan menentukan strategi pencapaian net zero emission Indonesia yang tepat berdasarkan sektor emitternya. Jadi kami melihat perlu adanya kolaborasi antar stakeholder.

Ilustrasi ini menggunakan ilustrasi di Jepang, karena mereka melibatkan seluruh unsur.

Lalu yang berikutnya, poin kedua, ini poin pertama ya, terkait dengan tata kelola. Kolaborasi, ini poin pertama tadi, terkait dengan tata kelola yang holistik berkesenambungan.

Sekarang saya masuk kolaborasi antar stakeholder.

Nah kolaborasi antar stakeholder ini, ini harus dilakukan, yang tadi saya sebut, semua yang terlibat diajak. Kami berikan contoh terkait di Jakarta. Satu adalah aspek internasional, ini yang kita kerjakan dengan C40. C40 ini asosiasi 40 kota sedunia, yang kota-kota besar, dan di sini Jakarta menjadi bagian dari yang mendorong untuk 97 kota besar menyelesaikan rencana aksi iklim. Waktu itu, chiefnya adalah wali kota London, wakil ketuanya gubernur Jakarta dan gubernur Tokyo.

Tiga ini menjadi driver untuk membuat 97 kota seluruh dunia itu membuat rencana aksi.

Ini kami sampaikan sebagai bentuk kolaborasi yang kita bisa eksplor sebagai contoh. Kemudian contoh lagi, ketika kita menyaksikan Jakarta ini memiliki kepulauan, dan salah satu masalah di kepulauan itu energi. Jakarta satu-satunya kota di dunia yang bagian dari kotanya adalah Arkipilago.

Tidak ada kota lain di dunia. Kalau pulau satu masih ada, tapi kalau Arkipilago, this is the only city.

Ada 111 pulau, 11 berpenghuni, dan ini lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta.

Apa yang terjadi?

Di situ ada intervensi serius dari sisi energi dengan pemberian tenaga surya

sampai kepada pengolahan limbah yang bisa dikatakan 100% rumah-rumah di sana menggunakan

sewerage system yang diolah.

Dan air minum mereka adalah seawater reverse osmosis yang semuanya itu bisa drinkable

lebih baik daripada yang tinggal di daratan Jakarta.

Jadi kalau sekarang ke pulau seribu, you can have drinkable pipe water dibandingkan kita yang di Jakarta.

Tapi ini adalah contoh tidak dikerjakan sendiri, ngobrolnya dengan PLN, ngobrolnya dengan berbagai pihak. Lalu soal energi, kami setuju dengan mendorong elektrifikasi publik transport,

memindahkan penumpang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,

dan kendaraan umumnya adalah yang ramah lingkungan. Ini dilakukan mulai dengan sekolah yang net zero, ini juga pendekatannya kolaborasi

untuk membangun, ini empat sekolah net zero pertama di Indonesia, dan kita berharap ini menjadi model dimana pembangunan ke depan, sekolah-sekolah kita membangun dengan pendekatan net zero. Kenapa kita mulainya dari sekolah, anak-anak itulah yang akan menjadi champion dari persoalan lingkungan hidup di rumahnya, di lingkungannya, dan di masa depannya.

Ketika mereka hidup di dalam sebuah sekolah yang berwawasan lingkungan. Di samping kita ada satu gedung yang sangat besar, namanya Jakarta International Stadium,

yang rumputnya sempat rame beberapa bulan yang lalu, dan sekarang sudah agak tenang itu.

Ini sengaja dijadikan sebagai platinum level green building. Kenapa dikejar platinum level green building, karena kita ingin ini menjadi satu milestone

bagaimana membangun gedung pemerintahan milik pemerintah di masa yang akan datang.

Pemerintah punya kapasitas untuk investasi di situ. Jadi pendekatan kolaborasi ini adalah pendekatan yang kami pandang penting untuk kita kerjakan. Lalu, terkait dengan ini juga, pendekatan kolaborasi ini juga bisa kita lakukan terkait dengan menghadirkan solusi lewat panas bumi.

Yang kita tahu Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa besar, tetapi selama itu tidak dikerjakan sebagai kolaborasi antara pemerintah dan swasta, ini akan sulit sekali

untuk bisa maju.

Swasta prinsipnya tidak ingin investasi di sektor panas bumi karena biayanya mahal, risikonya tinggi. Nah disinilah pemerintah bisa melakukan intervensi dengan government drilling,

kemudian, jadi kira-kira gini, eksplorasi dan pemetaan potensi oleh pemerintah, tapi ketika sudah pada eksploitasi dan kedepannya bisa diserahkan oleh swasta.

Kami coba cek apakah ini praktis yang dilakukan, kami ada referensi dikerjakan di Jepang dan dikerjakan di Selandia Baru.

Jadi ini mungkin adalah salah satu aspek yang kita perlu pikirkan untuk Indonesia kedepannya. Lalu yang aspek ketiga, yang ketiga ini adalah terkait pada inovasi pendanaan. Inovasi pendanaan ini, Bapak-Ibu sekalian, kami melihat bahwa kita bisa memanfaatkan potensi dalam negeri terkait dengan posisi kita sebagai rumah bagi cadangan karbon dunia. Jadi diplomasi terkait ini adalah avenue yang kita harus tempuh dan kepemimpinan dengan agenda diplomasi energi dan implementasi untuk energi financing ini dibutuhkan sekali kedepan.

Dalam catatan kami kenapa potensi ini besar, Indonesia itu 20% cadangan hutan mangrove dunia, 37% cadangan hutan gambut, dan kita memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia.

Jadi bila diplomasi kita, ini kita berikan porsi yang cukup, maka kita akan bisa memanfaatkan potensi dunia untuk me-advokasi agenda-agenda domestik terkait energi. Kemudian yang keempat, terkait memastikan energi berkeadilan. Nah, ketika kita mulai bergeser dari fosil base menuju renewable energy, maka kita akan menemukan kawasan-kawasan yang semula memiliki ketergantungan kepada sektor fosil harus ada intervensinya.

Dalam catatan kami, ada sekitar 1 juta orang yang pekerjaannya bergantung kepada sektor batu barah.

1 juta orang.

Bila kita memulai transisi, maka harus dipikirkan betul yang sekarang berada di sektor ini, itu akan kemana nantinya.

Lalu kawasan-kawasan yang semula menjadi daerah pertambangan, itu harus mengalami transformasi potensinya. Ini upskilling, reskilling bagi masyarakat yang terlibat dan kita berharap partisipasi penuh bagi masyarakat dalam setiap fasenya. Jadi pemerintah bukan hanya memikirkan bagaimana energi terbarungan diadopsi,

tapi bagaimana ketika kita mulai bergeser mereka yang selama ini hidup di dalam ekosistem itu tetap aman.

Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, aspek kelima yaitu intervensi pada sisi demand dan supply. Pada sisi demand dan supply, kami melihat pada sisi supply-nya, ini potensi energi solar, potensi energi angin, potensi energi hidro,

ini tadi Pak Agustari sempat menyebut potensi hidro yang sangat besar sekali, dan potensi energi panas buni. Dari potensi yang kita miliki ini, yang belum diolah menjadi energi adalah 99,7 persen.

So this is huge, ini besar, tapi ini belum kita optimalkan. Ini dari sisi supply energy. Dan kalau kita lihat di sini, energi fosil dan energi baru terbarukan,

ini statistiknya kementerian ESDM menunjukkan bahwa porsi energi baru terbarukan relatif kecil even dibandingkan target 2025 yaitu 23 persen energi baru terbarukan dan 77 persen energi fosil.

I think we really need to have a commitment executed di sini. Nah, itu sisi supply-nya.

Bagaimana dengan supply sisi demand-nya? Sisi demand kita menyaksikan perubahan di masyarakat.

Urbanisasi inevitable.

Saat ini 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan,

diperkirakan di 2045 itu 2050 sekitar 3 per 4 penduduk Indonesia ada di kawasan kota. Kemudian kita menyaksikan juga adanya knowledge based economy

yang makin hari akan makin dominan.

Dan itu artinya akan ada pergeseran terkait dengan supply and demand labor, kemudian juga terkait dengan insentif pada sektor-sektor industri. Nah, kita juga menyaksikan di sini penguatan kebijakan teknis dekarbonisasi sesuai standar,

ini berbasis science, we are going into that direction. Dan kita ketemu dengan consumer mindset yang bergeser, yang mulai makin hari makin mendukung perubahan masyarakat menuju ekonomi yang sirkuler.

Ini dari sisi demand energy. Kita akan ketemu lebih banyak di kawasan perkotaan,

kita akan ketemu lapangan pekerjaan yang bergeser, kita akan ketemu peningkatan kualitas kerja dan kesiapan teknologi, kita akan ketemu dengan policy enforcement dan consumer mindset.

Nah, dua ini akan terjadi supply and demand. Jadi, kalau bisa disampaikan sama sekalian, jadi dari lima pilar ke depan, satu tata kelola,

maka kita membutuhkan kesinambungan kebijakan dan sinergi antarinternasi pemerintah, memperkuat tata kelola lewat lembaga khusus yang tadi saya sampaikan dan ada demokratisasi data.

Kemudian kolaborasi antar stakeholder,

ini kita harus lakukan kolaborasi private and public,

khususnya untuk kawasan-kawasan atau sektor penumbuhan energi panas bumi.

Kemudian kolaborasi antar industri serta konsumen.

Inovasi pendanaan, diversifikasi, solusi karbonisasi sebagai revenue ini,

mengakses green financing dan blended finance, dan diplomasi di bidang ini menjadi sangat penting sekali.

Kesepakatan-kesepakatan yang kita lakukan sebagian tidak mudah dalam eksekusi

karena kita tidak menggunakan posisi tawar kita untuk menuntut dukungan dari negara-negara maju dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan constraint kita.

Lalu transisi energi perkeadilan, ini tiga poinnya, transformasi potensi ekonomi lokal, upskilling, reskilling, dan kontribusi masyarakat dalam setiap fasenya. Dan yang terakhir intervensi di dua aspek, supply and demand. Jadi bagus sekali yang saya hormati, ini kira-kira beberapa ide terkait dengan bagaimana kita menjalankan proses transisi menuju yang kita sebut sebagai kondisi Indonesia dengan energi yang memanusiakan.

Saya akhiri di sini, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya akan ada sesi diskusi, dan kami langsung saja memanggil Bapak Dr. Widyawan Prawira Atmaja untuk naik ke atas panggung dan memoderatori sesi diskusi kali ini. Kembar Matur Gadut, tadi kita sudah mendengarkan semua pabarannya Pak Anies ini, kalau saya boleh mulai dengan yang gak santai boleh ya Pak? Karena saya janjinya ada tiga kandidat, tapi yang datang cuma satu orang. Jadi mungkin bisa malah up close and personal gitu ya.

Kalau fire chat dulu boleh ya, yang santai aja ya.

Jadi ini jawaban gak ada yang benar dan salah.

Untuk yang pertama saya udah tahu jawabannya. Kalau Pak Anies itu milih kopi atau cappuccino, yang dipilih cappuccino.

Karena tadi saya tahu milihnya itu. Tapi kalau saya tanya jamu atau jus?

Jamu atau jus? Jamu, oke.

Sekarang kalau bukit atau pantai?

Bukit.

Panas atau dingin? Dingin. Makan bubur diaduk apa langsung dimakan?

Ini bisa memasak audien jawabannya. Ini bisa masaknya.

Saya diaduk. Saya juga diaduk. Oke, pertanyaan singkat. Tapi Pak Anies masang PLTS surya atap di rumah? Iya. Kalau masang kenapa? Alasannya? Alasannya karena ya kami mengkonsumsi energi listrik yang cukup banyak. Kemudian ini kontribusinya dari luar dan saya merasa cukup tempat untuk kita lakukan.

Saya investasi di situ. Saya bisa bilang pada diri sendiri bahwa di rumah kami, kami termasuk yang ikut kontribusi untuk mengurangi efek rumah kaca.

Boleh tepuk tangan.

I don't mean to put you on the spot.

Tapi ini bukan berandai-andai juga. Waktu itu kita dapat kompensasi kalau gak salah 65%. Jadi listrik yang kita berlebih kita ekspor ke PLN, itu dapat dibayar 65% balik. Jadi ada savings.

Kalau misalnya waktu itu gak ada 65%nya atau cuma 0%, itu waktu itu pasang apa enggak?

I will still do it. Lebih keras dong tepuk tangannya.

Waktu itu ya Pak ya, malah kami itu sebenarnya ada ide Pak.

Ini gimana kalau rumah-rumah di Jakarta itu diajak kolaborasi. Kalau ada perusahaan yang mau menyewa atap rumah.

Sehingga, kenapa? Karena waktu saya mau beli panel itu, ketemu harganya lumayan harganya.

Wah ini investasi nih.

Saya harus investasi agak mahal, bila saya tidak punya purchasing power, saya gak mau pakai alat itu.

Nah kebetulan ada purchasing power alhamdulillah.

Tapi saya bayangkan Jakarta yang sangat datar ini, bila ada perusahaan yang mau menyewa atap. Lalu mereka membayarkan itu dengan insentif, tapi atapnya dipakai untuk membangkit listrik.

Maka, tenaga surya, maka kita akan punya Jakarta yang pembangkit listriknya itu akan banyak sekali.

Ternyata tantangannya diregulasi Pak.

Jadi, menurut saya sudah harus ada diregulasi, sehingga memudahkan atap-atap rumah itu sama seperti membuat kos-kosan.

Apa bedanya membuat kos-kosan? Sama saja itu. Cuma yang kos ini panel surya di atasnya itu.

Menarik sekali, dan saya pikir itu hal-hal yang kalau saya boleh tanya lagi Pak. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan itu tidak terbatas kepada sektor energi atau lingkungan saja. Tapi apakah semua di masa lalu yang waktu Bapak sebagai Menteri, sebagai Gubernur, untuk isu apa saja. Apakah selalu mengandalkan kepada evidence base? Yes, evidence base tapi juga value base. Dalam mengambil keputusan, saya akan menggunakan empat prinsip. Satu, prinsip keadilan kesetaraan. That's principle number one. Yang kedua adalah public interest, kepentingan umum yang terpenuhi di situ. Yang ketiga adalah data, informasi, science, dan common sense, akal sehat.

Yang keempat, nah ini baru, undang-undang, regulasi, dan semua ketentuan. Jadi urutannya saya ubah Pak Pawan. Kalau urutannya diubah nomer satunya undang-undang regulasi Pak Pawan, ada banyak yang tidak masuk akal Pak.

Ada banyak yang tidak masuk akal, ada banyak yang tidak evidence base. Dan ada banyak yang tidak mempertimbangkan faktor keadilan. Tapi begitu itu diubah, urutannya keadilan, kepentingan publik, lalu data, evidence, knowledge, common sense, baru regulasi. Kira-kira begitu mengambil keputusannya. Baik, terima kasih Pak Anies. Terus, perusahaannya adalah pada saat menghadapi berbagai trade-off, bagaimana memilih dari berbagai trade-off tersebut? Ya, that's where judgment come into account Pak. Jadi, ketika kemudian kita memiliki parameter Pak, maka perdebatan itu sehat Pak. Problem di dalam policy making, yang kita sama-sama ngalamin Pak, ketika tidak ada parameter Pak. Lalu, mana yang mau kita prioritaskan?

Tapi kalau ada parameter, satu, dua, tiga, maka perdebatan itu menjadi jelas. Pak, ini aspek keadilan, ini tidak masuk, ini masuk. Aspek public interest, ini masuk, ini tidak masuk Pak. Efek evidence-nya begini.

Jadi, saya malah merasa Pak, dengan kita menjelaskan kepada seluruh anak buah, ini adalah set of value yang dipegang oleh pimpinannya,

maka perdebatan itu menjadi dingin Pak. Perdebatan itu menjadi objektif. Tapi kalau kita tidak set value Pak, maka perdebatan itu bisa menjadi emosional.

Konteks men-set value-nya itu dalam proses secara membuat konsensus atau bagaimana Pak? Sebagai contoh Pak misalnya, ketika kita berbicara tentang mengkonversi, ini terkait lingkungan hidup juga ujungnya,

penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum Pak.

Maka, kita harus alokasikan anggaran yang cukup Pak, yang di dalam bahasa pemerintahan namanya subsidi. Itu pos yang harus kita siapkan, alokasinya. Tapi ketika parameter itu ada, berdebat dengan DPR, DPRD, itu memudahkan sekali Pak. Kenapa? Karena kita bisa turunkan aspek keadilannya apa yang tercapai.

Siapa yang mendapatkan benefit dari anggaran ini. Lalu, public interest apa yang serve. Datanya mendukung.

Jadi, itu sebabnya kalau kita bergerak dengan rumusan ini Pak, maka being in government gak akan takut dengan kritik Pak.

Kenapa? Karena setiap ada kritik yang muncul, dia menjadi memperkaya proses policy formulation Pak. Karena kita pakai kriteria. Tapi kalau kita menetapkan sebuah kebijakan gak pakai kriteria Pak, ada kritik, itu egonya kena Pak. Betul Pak. Ini kita terus terang pasti egonya bertahan untuk apa. Ya karena it's my proposal, it's my policy. Tapi kalau ada kriteria, maka kita tunjukkan dimana letak kekuatan, dimana kena.

Kami bersyukur dengan penekatan itu ketika berbicara dengan dewan, berbicara dengan stakeholder, itu menjadi mudah untuk menjelaskan. Dan ketika kita harus mengambil kebijakan, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, ini beberapa kali gak sesuai. Kita bisa kasih argumen balik Pak. Mau contoh Pak?

Saya udah selesai di Jakarta, jadi bisa kasih contoh. Kalau enggak, I can be in trouble juga sekarang.

Misalnya, UMUPAH minimum di Jakarta, menurut ketentuan sesudah Omnibus Law, itu mengalami revisi rumusnya.

Rata-rata kenaikan UMP di Jakarta itu 8% per tahun.

Sesudah ada Omnibus Law yang kemarin, berubah menjadi 0,8% per tahun. Kalau kita ikut tadi rumusnya regulasi dulu, maka kita laksanakan itu Pak.

Dan Bapak bisa bayangkan, apa yang terjadi kalau kenaikan UMP itu 0,8%. Inflasinya 3,6%, pertumbuhan ekonominya 1,5%.

Gimana coba? Jelasin ya. Itu trade-offnya kan? Itu trade-offnya. Terus, ini pakai policy ini, keadilan, public interest, begitu dijelaskan, kami Jakarta berjalan tetap dengan rumus yang lama.

Berbeda, kita challenge dengan Apindo, challenge dengan Kadin, dan kami dibawa ke PT UN. Tapi dengan Kadin, dengan Apindo, kami jelaskan, Bapak-Bapak kalau mimpin perusahaan, berani tidak naikin upahnya hanya 0,8%.

You tell me kalau Anda berani.

Jadi, ini Pak, kalau kami tidak pakai pendekatan seperti itu, berargumen balik untuk sebuah proposal itu menjadi sulit.

Karena I says again, he says. Walaupun kita mengatakan data.

Tapi begitu pakai prinsip seperti itu, maka menjadi lebih mudah.

Kalau keputusan yang pernah diambil secara populis tidak terlalu menguntungkan, tapi pernah diambil dan bagaimana menjelaskannya, itu apakah pernah dialami Pak? Pernah. Ketika mengugah sistem rekrutmen SMP, SMA terutama di Jakarta yang membuat SMA-SMA favorit tidak lagi diisi hanya oleh keluarga-keluarga yang berkepampuan. Itu mengalami reaksi yang kuat sekali dari kelas menengah Jakarta. Karena kelas menengah Jakarta merasa sekolah-sekolah terbaik itu adalah hak mereka. Selama berdekade-dekade.

Lalu dibuat sistem rekrutmen yang berubah. Dengan sistem rekrutmen berubah itu, maka komposisi siswa di sekolah itu berubah Pak.

Saya berilustrasi Pak Owan.

SMA yang di Tebet sini atau di Bukiduri. Sekolah-sekolah bagus atau di Setiabudi sini. Ini 90% lebih, bahkan sebagian 95% dari orang tuanya itu berpendidikan S1, S2, S3.

Dari anak-anak di situ. Saya lihat datanya nih. Apa yang terjadi?

SMA-SMA ini eskalator untuk mereka naik ke dalam perguruan tinggi yang berkualitas. Kalau kita membiarkan proses ini terjadi maka ketimpangan di Jakarta akan makin lebar.

Kenapa? Yang miskin masuk sekolah kelas 2, kelas 3.

Yang makmur masuk sekolah kelas 1. Diamkan ini, we are creating a time bomb in this city. Lalu kami introdus perubahan.

Ini satu-satunya jenis kebijakan yang protesnya kelas menengah.

Yang protes siapa? Pemret-pemret, anggota DPR, pengusaha-pengusaha besar. Itu semua yang protes. Kenapa? Karena mendadak dia bilang, anak saya gak bisa masuk. Saya bilang, anak Bapak tetap bisa masuk. Cuman dulu yang bisa masuk itu didominasi. Itu anaknya supir ojek, anaknya pedagang kaki 5. Dari dulu gak bisa-gak bisa masuk. Tapi mereka gak pernah bisa protes. Enggak tahu nomornya benar. Tapi kalau yang kelas menengah punya. Jika itu dilakukan, itu adalah salah satu kebijakan yang paling menerima tekanan terbesar.

Dan saya boleh sampaikan, Pak.

Mayoritas dari kita di bidang politik tidak mau mengambil kebijakan yang punya backlash terlalu besar.

Pendidikan itu untungnya baru dirasakan 15 tahun lagi.

Yang dapet untung gak akan bilang terima kasih sama kita.

Yang dirugikan, hari ini protes dan hari ini keras. Tapi apa yang terjadi setelah kebijakan dilakukan, Pak? Bapak datang ke sekolah-sekolah itu. Maka akan ketemu sepertiga-sepertiga.

Sepertiga anak, orang tuanya berpendidikan SD.

Sepertiga anak, orang tuanya berpendidikan SMP, SMA. Sepertiga anak, berpendidikan tinggi. Kita melakukan transformasi rekrutmen sekolah.

Supaya nantinya, satu saat nih, hari ini orang tuanya boleh kaki 5.

Tapi biarkan anaknya besok jadi insinyur, jadi dokter.

Jadi mereka-mereka yang masuk di kelas menengah atas, yang bisa berada di ruangan-ruangan seperti ini. Itu proses rekayasanya dari ketika mereka masih muda.

Wah, luar biasa. Nah, tapi ongkos politiknya ditanggung sendiri, Pak.

Kenapa? Karena pedagang Pak Ojek, pedagang kaki 5, tidak ada yang datang ketemu gelombang protes. Terima kasih anak, sekarang anak saya punya sekolah bagus. Enggak ada, Pak. Mereka cuma bilang alhamdulillah anak bisa sekolah.

Jadi, ini jenis policy yang not popular.

You are, apa ya namanya, menerima gelombang protes.

Tapi kami yakin inilah masa depan Indonesia yang harus direkayasa dari sekarang. Kalau boleh mengaitkannya dengan sektor energi, sedikit panis. Kami ini dari ekonom sering menyampaikan bahwa subsidi harga itu sebenarnya juga tidak berkeadilan. Karena yang lebih banyak mengkonsumsi itu orang-orang yang lebih mampu. Sementara yang rendah itu mengkonsumsinya kecil sekali. Sehingga dampaknya itu sebenarnya lebih kepada kesenjangan. Cuman kan kayaknya tidak ada yang berani untuk mengubah bahwa subsidi harga ini tidak pas begitu ya. Karena kalau beneran dilihat dari sisi itu, kita tidak benar-benar mengadres kesenjangannya itu. Bagaimana jawaban depan? Ya, benar Pak. Bahkan ini memerlukan satu, kalau boleh kami memandang nih Pak, kebijakan makro yang koheren Pak. Kita menginginkan agar ada pemanfaatan atau kondisi ramah lingkungan, kondisi lingkungan yang sehat, tapi juga berkeadilan.

Tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan kita, satu sama lain belum tentu nyambung Pak.

Tadi bercontoh, satu sisi kita dorong kemudahan pembiayaan kendaraan pribadi. Masif. Di sisi lain kita bangun jalan tol yang makin banyak untuk kendaraan pribadi. Lalu insentif sistem di dalam kendaraan tol ini Pak, yang diberikan adalah pada kendaraan pribadi, bukan kendaraan logistik. Kalau Pak lihat Pak, kendaraan logistik itu mahal di tol. Lalu kita berikan subsidi untuk bahan bakarnya Pak.

Sekarang bayangin, kalau kita memberikan subsidi bahan bakar, pada saat yang sama kita memudahkan orang beli mobil, dengan financing yang mudah, lalu siapa yang harus menanggung ini?

Lifting kita berapa sekarang? 600 ribu barrel per hari. Konsumsi kita 1,3. 1,4.

Nah ini terjadi konsumsi kita tinggi, kenapa? Karena kita berikan insentif untuk kendaraan pribadi masif. Lihat kendaraan umum, kita enggak investasi di situ Pak. Jadi menurut saya, bukan hanya, you're very correct Pak, tentang ini tidak berkeadilan. Dan kami melihat menyelesaikannya itu bukan dengan mengubah subsidi-nya,

tapi justru memainstreamkan sebuah pendekatan baru. Memasifkan kendaraan umum di semua kota di Suri Indonesia. Hari ini penduduk kita 56% di kota Pak.

Kalau kita tidak segera membangun transportasi umum di perkotaan di seluruh Indonesia,

semua kota akan ngalamin kayak Jakarta Pak. Dan kebijakan kita, tata ruangnya sama Pak. Ini tambahan lagi Pak, di dalam kota dilarang tinggi bangunannya.

Kalau dilarang tinggi itu artinya apa? Tanah jadi mahal.

Kalau tanah jadi mahal penduduknya mana? Pindah ke Tepok, pindah ke Tangerang, pindah ke Bogor.

Lalu kita buatkan jalan tol untuk mereka keluar masuk setiap hari. Kami yang merencanakan pemerintahan ini. Kami tahan bangunannya rendah, kami geser penduduknya keluar kota, kami siapkan jalan pribadinya untuk mereka balik-balik masuk ke kendaraan umum. Itu yang saya sebut sebagai pendekatan komprehensif yang boros energi.

Dan itu kita lakukan berdekade-dekade. Tapi kalau kita mau ubah, maka bangun kendaraan umum keluar kota, mudahkan bangunan tinggi di Jakarta, sehingga menjadi murah per meter square

untuk orang tinggal di Jakarta, penduduk akan masuk ke dalam kota,

mobilitas dalam kota dikerjakan dengan kendaraan umum. Jadi saya melihat kita harus menarik diri Pak, menjadi sedikit lebih helikopter view di dalam menjawab your good question tadi, insentifnya keliru nanti, subsidinya. Kok justru kita malah memberikan pada yang makmur?

Tapi saya melihat juga ada sebuah policy agenda yang gak ngambung, yang membuat itu menjadi terjadi.

Konteksnya tadi misalnya kalau Bapak kan di DKI pendapatannya lumayan. Jadi bisa you can afford to do quite a bit of things. Nah terus affordability-nya itu kan juga nanti ujung-ujungnya ke pemerintah Pak. Jadi kalau saya tadi bilang subsidi sekarang udah 20% dari semua APBN, begitu kan lama-lama ini bisa jadi time bomb juga, kalau misalnya harga di pasar internasionalnya itu naik. Ada beberapa hal yang mungkin sebelum kita jauh ke sana, tetapi dari sisi Bapak bahwa bilang bahwa kalau DKI punya affordability yang lebih tinggi daripada daerah lain, how would you say that you have empathy to the other regions? Terkait dengan anggaran mereka gitu? Jadi kalau mereka gak bisa, sebenarnya apa yang kalau DKI itu dengan mudah bisa melakukan karena pendapatannya lebih baik, tapi untuk daerah-daerah yang kurang punya itu

mereka seharusnya bagaimana kalau mereka gak punya anggarannya? Kalau kami melihat Pak, harus ada pergeseran. Ini kan terutama karena urbanisasi ya Pak. Banyak mobilitas ini juga di kawasan perkotaan, bebannya juga di kawasan perkotaan. Kami melihat ke depan, memang kita memerlukan badan yang mengurusin perkotaan Pak,

dengan dibekali anggaran yang cukup.

Kita ini punya kementerian desa, tapi tidak punya kementerian kota. Sementara penduduk desa makin hari makin menurun, penduduk kota makin banyak. Pembangunan kota sekarang itu tidak ada guideline sama sekali. Pak, kalau ditanya Pak, wali kota-wali kota Suri Indonesia, guideline membangun kotanya dari mana ya? Gak punya jawabnya Pak, serius gak punya jawabnya. Sampai kalau kepala desa malah punya jawabnya, ada kementerian desa yang memberikan guideline, desa itu harusnya begini, begini, begini, begini. Tapi begitu sampai kota, gak ada Pak. Berapa persen harus menggunakan kendaraan umum, berapa persen harus menggunakan gas, pipa gas, berapa persen menggunakan super system.

Kalau itu diberikan, anggarannya dari sini Pak. Harusnya pemerintah pusat, karena struktur pembiayaan kita di dalam penerimaan, penerimaan itu ke pusat dulu Pak, baru turun ke daerah.

Jadi kalau turunnya itu tidak di earmark

untuk kebutuhan penanganan persoalan di perkotaan, jadi akan hilang Pak nantinya. Oke, saya mungkin waktunya udah mau habis nih Pak, tapi tadi kita mulai dari yang ringan, kita balik lagi ke yang ringan lagi Pak, kalau boleh. Dari sisi Bapak pernah menjanjikan kepada, katakanlah kepada keluarga dulu, kepada anak-anak, bahwa masa depan Anda itu baik atau kurang baik melihat global trend yang sekarang, dan apa yang Bapak janjikan kepada anak-anak Bapak sendiri? Anak saya juga. Secara membangkitkan optimisme bahwa ke depan itu

kondisinya akan lebih baik daripada yang saya tinggalkan.

Ya, kami itu, kalau saya bisa bilang sama anak-anak,

saya sampaikan bahwa perubahan itu jalannya begitu cepat.

Sehingga kalian ini harus memiliki ability to learn and to unlearn. Jadi be a learner. Saya ketika mereka memilih fakultas, milih jurusan, itu bebas, silakan. Tapi pilih bidang yang memaksa untuk belajar dengan sistematis, logis, kemudian terstruktur. Karena harapannya bisa memudahkan untuk menjadi learner.

Jadi ke depan, kalau saya bilang sama anak-anak,

ke depan itu kesempatan besar, optimisme ada, tapi you have to be a learner. Learner itu artinya able to learn and able to unlearn. Bapak, dalam menyampaikan hal itu, punya sedikit concern gak tentang kondisi lingkungan yang kita hadapi sekarang, perubahan iklim, dan tadi Bapak mulainya dari itu ya. Iklim yang ekstrim, bukan hanya panas, tapi juga kalau dingin, dingin banget. Dan akan berpengaruh kepada hal-hal lain, bukan hanya kepada naiknya pantai, arus ke pantai gitu ya. Tetapi juga mengenai harvesting, plantation, agriculture,

dan sebagainya. Dan itu bagaimana Bapak bisa tetap meyakinkan bahwa

masa depan kita itu tetap masih baik? Sejauh ini memang belum pernah ngobrol secara langsung, Pak. To be frank tentang agriculture dengan anak-anak.

Tapi saya itu senang sekali ketika suatu saat saya masuk ke kamar anak saya yang ketiga,

dia masih SMP.

Lalu ada poster besar tuh di dindingnya itu.

Ocean Saver. Saya tanya, apa ini Ocean Saver ini? Jadi dia bilang, saya sama teman-teman satu kelas membuat sebuah proyek bagaimana menyelamatkan laut kita, dan disebut kawasan-kawasan seperti Teluk Jakarta,

itu dari sampah-sampah yang merusak lingkungan. Dan mereka teman-temannya, mereka melakukan itu.

Bagi saya, ketika dia punya rencana teknis

simple sekalipun, tapi terkait dengan soal lingkungan hidup, itu sudah menjawab sebagian dari concern. Yang saya gak pernah ngobrol ini tadi soal agriculture,

sisi supply side-nya.

Tapi sisi pengelolaan residunya. Bagaimana residu kegiatan keseharian kita

itu dikelola dengan baik. Dan kelihatannya bagi anak di perkotaan,

soal lingkungan hidup dan soal residu itu lebih mudah ditangkap daripada soal lingkungan hidup

dan supply pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena ketersambungan lebih dekat.

Jadi kalau misalnya teman-temannya anak Bapak menanyakan

nanti kira-kira kalau Bapak itu punya ide

untuk memperbaiki lingkungan kita,

itu ada jawabannya ya?

Kami melihat begini,

kalau di sektor hulu itu memang sustainability di dalam proses pengerjaan kegiatan produksi pangan harus mulai menjadi agenda utama. Dan kita menyaksikan kerusakan yang terjadi di sini

itu minim perhatian di publik.

Kita lihat tanah-tanah yang mulai rusak karena penggunaan kimia-kimia yang tidak tepat. Kemudian pembiayaan yang tidak merorientasi kepada alat-alat produksi yang ramah lingkungan. Jadi saya melihat ini sektor yang harus jadi perhatian. Kita memperhatikan kesejahteraannya aja belum?

Apalagi memperhatikan lingkungannya para petani, Pak? Kesejahteraan petani aja itu masih terlewat, Pak.

Apalagi lingkungan tempat mereka kerja. Jadi ini PR, tapi kalau saya boleh sampaikan

itu salah satu hal yang bakal kami ingin jadi prioritas, Pak.

Bahwa produksi pangan itu menjadi sektor yang mereka bisa nabung dan lingkungannya sehat. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Bapak Kanti, selama ini merasa legasi apa yang sudah ditinggalkan dengan cukup baik? Dan bagaimana kedepannya legasi apa lagi yang mungkin akan ditinggalkan oleh Pak Anies? Yang mana, Pak? Legasi. Selama ini sudah meninggalkan legasi apa aja? Dan nanti kedepannya legasi apa lagi yang akan menjadi orang bisa lihat, oh itu hasil karyanya Pak Anies? Ya, memang begini, Pak. Sebagian yang dikerjakan bisa dilihat sekarang. Sebagian yang bisa dilihat sekarang itu biasanya yang tangible, Pak. Tapi hal yang intangible itu biasanya tidak langsung terlihat. Saya memandang legasi yang tangible itu bisalah untuk ditunjukkan. Tapi legasi yang tidak terlihat ini juga penting, Pak.

Kami malah merasa di dalam proses politik

seringkali yang tidak nampak ini enggak jadi perhatian, Pak. Seperti saya ceritakan, reform pendidikan, reform kesehatan. Saya cerita asuransi tadi, Pak.

Itu enggak terlihat.

Saya berharap tinggalannya adalah serhana. Orang di, kalau kemarin di Jakarta, mereka bisa bilang begini, Pak. Syukur alhamdulillah, untung saya tinggal di Jakarta.

Itu aja, Pak. Kalau itu sudah ada, saya bersyukur, Pak.

That's all.

Baik, saya tadi dikasih waktu 20 menit, tapi sekarang 30 menit. Jadi terima kasih. Ini karena sayanya juga keterusan. Sebenarnya kalau boleh sih seharian.

Tapi apa boleh buat, kita punya waktu yang terbatas.

Terima kasih sekali, Pak Anies,

sudah meluangkan waktu bersama kita.

Siang sampai hampir sore hari ini.

Ada banyak sekali insight yang beliau berikan. Dan kita juga nanti mungkin bisa memberikan kesempatan

kepada kandidat-kandidat yang lain.

Baik secara langsung maupun melalui Zoom atau direkam. Nanti kita akan memberikan dari pemerintahan panitia untuk memberikan kesempatan yang sama.